Connect with us

Nasional

Siapapun Pengganti Sandi, Pendukung Jokowi Masih Kuasai DKI

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Tensi drama perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mulai agak mereda. Gerindra yang diawal ngotot, kini mempersilakan PKS untuk mengutus kadernya sebagai calon pengganti Sandiaga Uno.rnLantas, apakah masuknya PKS akan meningkatkan tingkat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Ibu Kota DKI Jakarta?rnMenurut pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, masuknya kader PKS ke Balai Kota tidak akan terlalu berpengaruh terhadap peta perpolitikan, khususnya Pilpres 2019, di Jakarta.rn“Karena faktanya, DPRD masih dikuasai oleh anggota DPRD pendukung pemerintah,” kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, hari ini, Kamis (15/11).rnDiketahui, total jumlah kursi partai politik di DPRD DKI periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi. Terdiri dari 68 kursi partai pendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf dan 38 kursi partai pendukung Prabowo-Sandi.rnEmrus juga mengatakan, situasi politik di DPRD sangat cair sehingga kecil potensi terjadinya pembelahan antara kelompok partai-partai pendukung Prabowo dengan partai-partai pendukung Jokowi.rn“Saya pikir penguasaan koalisi Gerindra dan PKS di Pemprov DKI Jakarta tidak akan berbanding lurus dengan penguasaan kelompok sebelahnya di parlemen ibu kota,” paparnya.rnSelain itu, yang menjadi sorotan Emrus juga yakni masih belum jelasnya kesepakatan antara Gerindra dengan PKS dalam pemberian kursi wakil gubernur kepada PKS. Meski Gerindra sudah mempersilakan PKS untuk menyetorkan nama kadernya sebagai calon pengganti Sandiaga Uno, Gerindra masih turut serta dalam tim fit and proper test.rn“Seharusnya kan kalau sudah diserahkan ke PKS, maka PKS dong yang punya gawe. PKS yang punya keputusan, yang punya otonom, tapi ini tidak,” katanya.rnDia menduga, Gerindra masih memiliki kepentingan untuk memanfaatkan kader-kader PKS yang memiliki kesamaan visi. Gerindra dalam hal ini diduga berkepentingan untuk mengegolkan calon dari faksi PKS yang memiliki visi yang sama.rn“Kalau Gerindra ikut dalam fit and propertest, itu sama saja memberi peluang Gerindra untuk menentukan siapa calon dari PKS,” tutupnya.rn(gwn/JPC)rnsource

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...