Soal Impor Pangan, Inas Nasrullah Dinilai Keliru

JAKARTA— Angota komisi IV DPR Inas Nasrullah Zubir dinilai tidak paham dengan kondisi pangan di Tanah air. Dia selalu menyalahkan menteri pertanian bila ada masalah terkait impor, seperti pernyataan terakhir (21/9/2018) bahwa Mentan harus bertanggung jawab terkait gaduh impor.

Padahal, masalah tersebut ada pada domain kementerian lain. Juga, Ines menyatakan tidak percaya dengan data BPS yang digunakan oleh Kementan sebagai dasar penetapan produksi tahunan.

Peneliti Pusat Studi Bencana, Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Koordinator Nasional Indonesia Food Watch, Pri Menix Dey meragukan statmen Inas netral dalam masalah ini. Menurutnya, Ines harusnya bertanya kenapa Kementrian Perdagangan ngotot mengeluarkan ijin impor, dan dia harus menayakan amanat UU No 9 tahun 2006, mengenai Sistim Resi Gudang yang merupakan tanggung Jawab Menteri Perdagangan. Sampai sekarang itu belum ada.

“Itu yang harus di kritik dan pertanyakan oleh Anggota Dewan asal Hanura tersebut,” ujar Menix.

Padahal sebagian besar Pengamat dan Anggota Dewan Komisi IV mengapresiasi Kerja Menteri Amran dan Keberhasilan Program Kementan. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dinilai telah menunjukkan kerja maksimal dalam menjaga stok ketersediaan pangan. Produksi di sektor pertanian masih dianggap optimal.

Sebagai contoh mengenai anggaran, Pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP menilai, Kementerian Pertanian (Kementan) selama ini telah optimal dalam mengelola anggaran. Ia memberi contoh beberapa komoditas pertanian mampu mewujudkan keberhasilan panen sehingga mendukung ekspor untuk menambah pendapatan negara. Indikator lainnya bisa dievaluasi dari meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebagai bentuk kesejahteraan.

“Lihat saja data yang dirilis BPS terakhir. Lalu menurunnya juga angka penduduk miskin di desa yang mayoritas adalah petani pekerjaannya,” jelas Fahmi.

Pandangan di atas dikemukakan Anggota Komisi IV DPR, Mindo Sianipar, Jumat (21/9). Dia juga menyampaikan, Amran menunjukkan hasil kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui capaian produksi di beberapa subsektor pertanian yang baik.

“Kalau sektor pertanian masih positif, cukup bagus produksinya. Bisa kontribusi yang maksimal buat sumber devisa negara,” ujarnya.

Mindo mengungkapkan, di bawah kendali Amran Sulaiman, sektor pertanian seolah menjadi investor lokal yang menyumbangkan keuntungan finansial sangat besar.

“Kalau secara kerja menjaga kecukupan dari komoditas pertanian, Amran sudah bekerja menjaganya dengan baik. Seharusnya ikut didorong oleh lintas sektor instansi lainnya agar semakin baik,” ucap Mindo.

Menyoal andil produksi beras nasional, Mindo beranggapan, kerja Amran patut mendapat apresiasi. Hal Itu bisa ditelusuri melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa bukan penyebab inflasi per Juli 2018.

“Data itu kan menunjukkan kerja Kementerian Pertanian cukup bagus ya. Artinya kebutuhan produksi beras cukup di tingkat konsumsi pasaran sehingga memengaruhi harga yang tidak bergejolak dan naiknya nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan,” kata Mindo.

Sedangkan anggota Komisi IV DPR Endang Srikarti Handayani menyampaikan, soal beras, Amran Sulaiman dan jajarannya juga pasti memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Nanti kan tinggal dipaparkan, apa ada sinkronisasi berdasarkan perhitungan BPS. Tapi kan yang patut diapresiasi bahwa Mentan sudah menunjukkan tecapainya peningkatan hasil produksi komoditas pertanian, apalagi sudah ada ekspornya,” ujar Endang.

Selaras dengan rekannya di Komisi IV DPR, Michael Wattimena menuturkan, panen produksi padi bisa dikategorikan baik. Bahkan, Amran berani menjamin bahwa panen padi tetap aman di musim kemarau.

“Artinya stok beras cukup aman kalau dilihat dari aspek panennya. Kan Mentan yang punya data panen padi berapa banyaknya. Data yang diterbitkan Kementan katanya luas tanam padi bertambah, itu bisa diperhitungkan waktu untuk kecukupan ketersediaan beras,” ungkapnya.

Michel mengatakan, selama ini belum ada kinerja yang tidak wajar dari Amran Sulaiman terkait urusan produksi pertanian. Oleh sebab itu perlu dukungan, khususnya yang berhubungan dengan stok beras.

Terkait sektor pertanian, BPS mencatat ada pertumbuhan yang lebih baik untuk nilai tukar petani sebesar 0,89 persen pada Agustus dibandingkan Juli tahun ini. Nilai Tukar Petani (NTP) khusus tanaman pangan yang naik 1,28% bulan Agustus 2018 dibandikan bulan Juli 2018.

Mengacu data Perum BULOG, jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September 2018 mencapai 2,24 juta ton, jauh diatas batas aman stok CBP sekitar 1-1,5 juta ton.

Selain itu, ada stok beras di penggilingan, mengacu hasil survei Kementerian Pertanian per minggu II September 2018 mencapai 1,48 juta ton. Belum lagi stok beras di masyarakat lainnya seperti di tingkat rumah tangga dan para pedagang.

Berdasarkan Aram I 2018 (BPS-Ditjen TP), perkiraan luas panen padi Jan-Agustus mencapai 12,18 juta Ha dan prediksi luas panen Okt-Des mencapai 3,82 juta Ha. (*)

rn
source