Connect with us

Politik

Sugiat Santoso Dorong Istana Cipanas Jadi Sarana Edukasi Sejarah dan Kebangsaan

Published

on

Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menegaskan kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemanfaatan situs sejarah nasional sebagai sarana pendidikan kebangsaan.

Dalam keterangannya, Sugiat menyampaikan bahwa Istana Kepresidenan Cipanas memiliki nilai sejarah tinggi sebagai istana kepresidenan tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1742. Menurutnya, berbagai peninggalan sejarah di dalamnya perlu dikenalkan kepada generasi muda untuk menumbuhkan nasionalisme, cinta tanah air, dan patriotisme.

“Banyak sekali peninggalan sejarah yang apabila diperkenalkan kepada generasi muda akan semakin meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan patriotisme,” ujarnya di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai program “Istana untuk Rakyat” (Istura) yang dijalankan Kementerian Sekretariat Negara memiliki nilai strategis karena membuka akses masyarakat untuk mengenal sejarah bangsa secara langsung. Program ini telah diterapkan di sejumlah istana kepresidenan seperti Cipanas, Yogyakarta, dan Tampaksiring, serta dapat dikunjungi masyarakat secara gratis melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Legislator Gerindra itu berharap program tersebut dapat menjangkau lebih luas masyarakat, mulai dari pelajar hingga mahasiswa, agar semakin memperkuat edukasi kebangsaan.

Advertisement

Lebih lanjut, ia menilai program tersebut perlu terus diperluas dan disosialisasikan agar manfaatnya semakin dirasakan publik. “Program ini harus digaungkan sebesar-besarnya agar masyarakat mengetahui bahwa istana benar-benar terbuka sebagai ruang pembelajaran sejarah dan kebangsaan,” ungkapnya.

Selain itu, Sugiat juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola Istana Kepresidenan, terutama dari sisi anggaran dan sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa pengelolaan aset bersejarah negara harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

“Komisi XIII tentu mendukung dan juga mendorong penguatan kapasitas pengelolaan Istana Kepresidenan, baik dari sisi anggaran maupun SDM. Ini tidak boleh main-main dalam perawatan istana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa hal tersebut akan dibawa dalam rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara agar pengelolaan istana dapat terus ditingkatkan secara maksimal.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...