Cek Fakta
Turn Back Hoax: [SALAH] Antam Sebarkan 109 Ton Emas Palsu
- Konteks asli video adalah momen penangkapan enam mantan petinggi Antam pada Mei 2024 terkait korupsi tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010-2021.
- Unggahan berisi klaim “Antam menyebarkan 109 ton emas palsu” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).
Akun X “ruhulmaani” pada Minggu (2/3/2025) mengunggah video [arsip], isinya diklaim sebagai dokumentasi penahanan enam petinggi PT Antam yang memalsukan 109 ton emas.
Unggahan disertai narasi:
“Breaking news!
Setelah PT. Pertamina mengedarkan Pertamax palsu, kini giliran PT. Antam mengedarkan emas palsu. INI BUMN SEMUA, LHO!
Rakyat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Rupiah, Anjlok. Makan Siang Gratis, keracunan. LPG, dibikin langka. Pertamax, dioplos. Emas, dipalsukan.
BUBAR!!”
Per Kamis (13/3/2025), unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 15 ribu kali dan mendapat 75 tanda suka.
Pemeriksaan Fakta
Setelah melihat ada logo Liputan6 dalam unggahan, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “6 petinggi PT Antam palsukan 109 ton emas” ke kolom pencarian di kanal YouTube Liputan6.
Hasil penelusuran mengarah ke unggahan video “Kejagung Tangkap Enam Tersangka yang Memalsukan 109 Ton Emas Antam Selama 11 Tahun Lebih” yang tayang Mei 2024.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “6 petinggi PT Antam palsukan 109 ton emas” ke mesin pencarian Google. Hasil pencarian teratas mengarah ke pemberitaan detik.com “6 Eks Pejabat Cetak Ilegal 109 Ton Emas Swasta Pakai Logo Antam”.
Dalam pemberitaan yang tayang Mei 2024 itu, diketahui kalau Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus enam tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010—2021.
Keenam tersangka itu diduga mencetak emas berlogo Antam secara ilegal, kemudian diedarkan oleh para tersangka di pasar bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi.
Melansir pemberitaan kompas.com yang tayang Juni 2024, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan 109 ton emas tersebut adalah asli. Namun, proses pemberian stempel Antam dan perolehannya itu ilegal, yakni lewat penambangan liar hingga bersumber dari luar negeri.
Terkait klaim “Antam mengedarkan emas palsu”, TurnBackHoax pada Juni 2024 telah mengupasnya lewat artikel “[SALAH] Emas Antam Keluaran 2010—2021 Adalah Emas Palsu”.
Kesimpulan
Unggahan berisi klaim “Antam menyebarkan 109 ton emas palsu” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Vania)
Sumber: turnbackhoax.id
Tinjau Huntap Pascabencana di Sumut, Wapres Pastikan Fasilitas Dasar dan Pemulihan Ekonomi Warga Jadi Prioritas
Menhan RI Terima Duta Besar Negara Qatar, Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama Pertahanan
Prioritaskan Keselamatan dan Mobilitas Masyarakat, Wapres Minta Sabo Dam Hutanabolon dan Jembatan Garoga Rampung Tepat Waktu
Tinjau Huntara di Tapsel, Wapres Minta Maaf kepada Warga dan Pastikan Pembangunan Huntap Dimulai Bulan Ini
Dalam Perjalanan Menuju Sabo Dam, Wapres Temui Warga Terdampak Yang Menyampaikan Aspirasi di Pinggir Jalan
Wapres Dorong Penguatan Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumut
Pastikan Layanan Pendidikan Pascabencana Berjalan Optimal dan Fasilitas Belajar Mengajar Terpenuhi, Wapres Kunjungi SMAN 1 Barus
Eva Monalisa Dorong Dana Khusus untuk Pemulihan Destinasi Wisata Terdampak Bencana
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...