Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] PRABOWO USUT HUTANG ILEGAL

Published

on

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Informasi menyesatkan. Selain thumbnail merupakan hasil manipulasi, dalam video juga tidak ditemukan pemberitaan terkait Prabowo usut hutang ilegal.

=======

[KATEGORI]: Konten yang dimanipulasi

=======

[SUMBER]: https://archive.cob.web.id/archive/1725536251.774364/index.html (Youtube)

Advertisement

=======

[NARASI]:
ADA FIR’AUN JAWA ,HINGGA PRABOWO HRS USUT HUTANG ILEGAL ? ‪@garispolitik1320‬

MENGEJUTKAN..!
YG INI MAH FIR’AUN JAWA
PRABOWO USUT HUTANG NEGARA ILEGAL..!

=======

[PENJELASAN]:
Beredar sebuah video dari channel youtube bernama Garis Politik bernarasikan presiden terpilih Prabowo Subianto usut hutang ilegal. Video ini tayang pada 4 September 2024.

Advertisement

Setelah ditelusuri, gambar thumbnail yang ditampilkan dalam video merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar berbeda. Gambar yang menampilkan massa sedang berunjuk rasa tersebut merupakan momen ketika sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 September 2019 silam.

Gambar aslinya dimuat dalam situs antaranews.com dengan judul “Aksi mahasiswa di depan gedung DPR”.

Dalam video terdapat narasi yang membahas tentang Habib Rizieq Shihab yang ikut menyoroti ucapan Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang menyinggung soal Raja Jawa. Narasi itu bersumber dari artikel suara.com berjudul “Sindir Raja Jawa yang Disebut Bahlil, Rizieq Shihab Puji Sultan Yogyakarta: Anaknya Naik Becak, Gak Naik Jet Pribadi”.

Selain itu terdapat juga narasi yang membahas tentang Indonesia yang mengulang kembali sejarah kelam Orde Baru yang lekat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. Narasi ini berasal dari artikel ti.or.id yang berjudul “Beyond Soeharto: Rusaknya Konstitusi, Demokrasi dan Ambruknya Pemberantasan Korupsi di Rezim Joko Widodo”.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim narasi yang menyatakan Prabowo usut hutang ilegal tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Advertisement

=======

[REFERENSI]:
https://www.antaranews.com/foto/1078446/aksi-mahasiswa-di-depan-gedung-dpr

https://www.suara.com/news/2024/09/03/195239/sindir-raja-jawa-yang-disebut-bahlil-rizieq-shihab-puji-sultan-yogyakarta-anaknya-naik-becak-gak-naik-jet-pribadi

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...