Connect with us

Politik

Usman Husin Minta Kementan Tingkatkan Pengawasan Bantuan Alat Pertanian 

Published

1 tahun ago

on

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Usman Husin, mendesak Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bantuan alat pertanian. Pemerintah harus melakukan lebih dari sekedar memberikan bantuan, namun juga memastikan alat pertanian tepat sasaran.rn“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungannya terhadap sektor pertanian dengan memberikan bantuan alat pertanian. Namun, kami meminta agar penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan pengawasan yang lebih ketat agar penggunaan alat pertanian dapat benar-benar membantu petani yang membutuhkan,” ujar Usman Husin, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung DPR, Senin (7/7/2025).rnMenteri Amran, dalam kesempatan tersebut, langsung memberikan instruksi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memantau langsung penyaluran bantuan alat pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT).rnUsman juga mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan terkait adanya penyaluran alat pertanian yang tidak tepat sasaran. Misalnya, alat yang diterima oleh kelompok petani yang tidak membutuhkan atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran sangat memprihatinkan. Bantuan alat pertanian seharusnya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah-daerah yang paling membutuhkan, bukan malah menyulitkan petani,” ujarnya.rnIa menambahkan bahwa alat pertanian harus berfungsi sebagai penunjang utama untuk mendongkrak hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut data Kementerian Pertanian, pada tahun 2024, sekitar 20% dari 100.000 unit alat pertanian yang disalurkan ke daerah-daerah rawan pangan di Indonesia tercatat tidak digunakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara alat yang disalurkan dengan kebutuhan lokal serta kurangnya pemahaman petani tentang cara penggunaan alat tersebut.rnUsman Husin menegaskan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan alat pertanian bisa merugikan petani yang selama ini sangat mengandalkan bantuan tersebut untuk meningkatkan produktivitas mereka. “Kami mendesak Kementerian Pertanian untuk tidak hanya fokus pada penyaluran alat, tetapi juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan alat yang disalurkan sampai ke petani yang membutuhkan dan dapat dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.rnUntuk itu, Usman mengusulkan agar Kementerian Pertanian melakukan pendataan menyeluruh mengenai keberadaan dan penggunaan alat pertanian yang telah disalurkan. Pendataan ini perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis data geografis dan sistem informasi yang dapat memetakan kebutuhan alat pertanian di seluruh Indonesia. “Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.rnIa juga meminta Kementerian Pertanian untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti menyelewengkan bantuan alat pertanian, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Hal ini, menurutnya, sangat penting agar dana bantuan yang berasal dari anggaran negara dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani dan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. “Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian melalui pemberian bantuan alat pertanian harus ditunjang dengan pengawasan yang ketat dan pemetaan yang akurat. Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat optimal meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” tambah Usman.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...