Wapres Tinjau Progres MRT Fase 2A, Tegaskan Transportasi Publik Modern Jadi Prioritas Nasional

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat, meninjau langsung progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara – Selatan, pada Selasa pagi (12/05/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi merupakan prioritas pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat perkotaan yang lebih baik.

Wapres menyampaikan, pembangunan MRT Fase 2A menunjukkan progres yang sangat positif. Berdasarkan laporan yang diterima, progres konstruksi saat ini telah mencapai 59 persen.

“Ini progres yang luar biasa. Kami mengapresiasi seluruh jajaran MRT Jakarta, para pekerja konstruksi, pemerintah pusat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus bekerja siang dan malam memastikan pembangunan berjalan sesuai target,” ujarnya.

Menurut Wapres, pemerintah menargetkan jalur MRT tersambung hingga Monas dan mulai beroperasi pada akhir 2027. Selanjutnya, jalur akan diperpanjang hingga Stasiun Kota dan ditargetkan rampung pada akhir 2029.

Wapres menekankan bahwa pembangunan transportasi publik tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan kawasan aglomerasi.

“Transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi adalah kebutuhan utama kota besar. Jika sistemnya baik, masyarakat akan semakin memilih menggunakan transportasi publik,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga mengapresiasi capaian MRT Jakarta fase pertama yang telah melayani sekitar 47 juta penumpang dalam satu tahun operasional. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik modern.

Selain MRT, Wapres turut mengapresiasi pengembangan LRT dan layanan TransJakarta yang kini menjangkau wilayah aglomerasi. Ia juga memberikan penghargaan atas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan tarif transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

“Transportasi publik harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua, terutama anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan kaum difabel,” tegasnya.

Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekosistem transportasi publik terintegrasi guna mendukung mobilitas perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, dan inklusif.

Jakarta, 12 Mei 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Wakil Presiden