1,3 Juta KPM Belum Terima Bansos, Wardatul Minta Kemensos Bertindak Cepat

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyelesaikan masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2025 yang belum diterima oleh 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Permintaan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang mengungkapkan adanya kendala administratif, seperti rekening tidak aktif, tidak ditemukan, atau data yang tidak sesuai.

“Kendala ini harus segera ditangani agar 1,3 juta keluarga bisa segera menerima haknya. Jangan sampai terulang,” ujar Wardatul di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Politisi Fraksi Gerindra itu menegaskan, bansos merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Ia mendorong Kemensos segera berkoordinasi dengan Himbara dan PPATK guna mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Wardatul juga mengimbau masyarakat yang belum menerima bantuan agar aktif memperbarui data melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, atau BPS daerah.

Pemerintah, lanjutnya, telah menambah anggaran bansos melalui kebijakan penebalan bantuan, yang mulai disalurkan pada Juni 2025 untuk 18,3 juta KPM.

“Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga,” tegasnya.

Wardatul mengingatkan, konsumsi rumah tangga adalah komponen utama dalam struktur PDB. Bila konsumsi menurun, dampaknya besar terhadap ekonomi nasional.