Soal Pelarangan Konten FPI, Mabes Polri: Tidak Memberedel Kebebasan Pers

Kabarpolitik.com — Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat terkait larangan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Salah satu poin maklumat adalah tak boleh menyebarluaskan konten FPI di media sosial dan website. Poin tersebut dianggap telah merampas kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, hal ini langsung dibantah oleh Mabes Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan, maklumat yang dikeluarkan pada 1 Januari 2021 itu tidak memberedel kebebasan pers. Menurutnya, maklumat itu mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum.

“Mungkin banyak pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, yang terpenting bahwa dengan dikeluarkan maklumat ini, kami tidak artinya itu memberedel berkaitan kebebasan pers, tidak,” ujar Argo kepada wartawan, Jumat (1/1/2021).

“Tetapi, berkaitan dengan yang dilarang tidak diperbolehkan untuk disebar kembali, atau diberitakan kembali yang melanggar hukum, itu intinya maklumat yang ditandatangani Bapak Kapolri,” sambung Argo.

Diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat dengan nomor Mak/1/I/2021 yang isinya tentang pelarangan kegiatan FPI:

1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.
4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian. (jpnn)

rn(Fajar)rn