PPATK Bekukan 59 Rekening Terkait FPI, Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan total 59 rekening yang terkait Front Pembela Islam (FPI).

Tindakan ini diambil usai pemerintah membubarkan FPI dan segala kegiatannya per 30 Desember 2020.

Pembubaran ormas milik Habib Rizieq Shihab itu didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Demikian disampaikan Kepala PPATK, Dian Ediana Rae dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/1/2020).

“PPATK telah menerima 59 Berita Acara Penghentian Transaksi dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI. Termasuk pihak terafiliasinya,” ujarnya.

Pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, menjadi alasan PPATK melakukan pembekuan transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya.

Kewenangan itu, sambung Ediana, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU.

Di mana dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi.

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Tujuan tindakan ini, kata Ediana, adalah untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.rn(Fajar)rn