Connect with us

Politik

Airlangga Hartarto Dorong Kualitas Wirausaha Indonesia Lewat Program Kartu Prakerja

Published

on

Kabarpolitik.com – Kewirausahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Di situasi pandemi Covid-19, Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas wirausaha Indonesia yang berdaya saing melalui program Kartu Prakerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan upaya Pemerintah dalam optimalisasi bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang.

“Sebagai bagian dari upaya akselerasi pengembangan ekosistem kewirausahaan, Pemerintah mencanangkan target rasio kewirausahaan nasional dapat mencapai 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru 4% pada tahun 2024. Sebagai bentuk dukungan pemberdayaan kepada Wirausaha Alumni Kartu Prakerja yang berkelanjutan, Pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan KUR Super Mikro bagi wirausaha alumni peserta Program Kartu Prakerja yang terkena PHK,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR Platform Perbankan Mitra Program Kartu Prakerja, kemarin, yang dikutip melalui siaran pers pada Jumat (9/4/2021).

Airlangga mengatakan, berdasarkan data statistik Manajemen Kartu Prakerja, ada sekitar 35% penerima Kartu Prakerja yang awalnya sedang tidak bekerja lalu menjadi bekerja.

Dari angka itu, sekitar 17% di antaranya menjadi wirausaha. Oleh karena itu, insentif KUR yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan mampu mendorong para pengusaha mengembangkan kegiatan usahanya dan nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Advertisement

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami harap para alumni Program Kartu Prakerja dapat memperoleh informasi yang bernilai dan bermanfaat untuk membantu pengembangan kegiatan usahanya melalui dukungan program KUR. Selanjutnya, mendorong para alumni Kartu Prakerja untuk menjadi wirausaha yang sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” ujar Airlangga.

Dalam acara sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, menegaskan kepada para Alumni Program Kartu Prakerja bahwa KUR merupakan produk pembiayaan/kredit, bukan program bantuan sosial.

“Meskipun Alumni Program Prakerja telah memperoleh pelatihan, tidak secara otomatis pasti mendapatkan fasilitasi KUR. Tetap melalui prosedur dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi perbankan dalam penyaluran kredit,” ujar Rudy.

Di dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa proses pengajuan KUR dilakukan secara online sehingga wirausaha alumni program Kartu Prakerja dapat mengakses permodalan dengan cepat, mudah, dan murah.

Proses pengajuan dapat dilaksanakan dengan alur: (1) peserta alumni Program Kartu Prakerja mengajukan surat permohonan kredit ke Bank BNI melalui E-Form KUR Prakerja; (2) Bank BNI melakukan evaluasi kelayakan usaha; (3) jika dinilai layak, peserta alumni Program Kartu Prakerja terpilih melakukan penandatanganan perjanjian kredit di Bank BNI; (4) peserta alumni Program Kartu Prakerja terpilih wajib melakukan pembayaran kewajiban sampai dengan kredit lunas.

Advertisement

Saat ini, Program Kartu Prakerja telah memasuki gelombang ke 16. Pada tahun 2020 (batch 1-11), jumlah penerima program tersebut mencapai 5,5 juta orang dengan sekitar 5,3 juta orang di antaranya telah mendapatkan insentif dari total dana yang disalurkan Rp 13,36 triliun.

Sedangkan, untuk periode tahun 2021 (batch 12-16) jumlah penerima mencapai 2,7 juta orang dengan 2,6 juta orang di antaranya telah membeli pelatihan. Total dana insentif yang telah disalurkan sebesar Rp 1,68 triliun kepada 2,02 juta orang penerima.

Selain itu, Program Kartu Prakerja telah menjangkau peserta yang tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia dan membangun ekosistem yang kolaboratif.

Program KUR bagi Alumni Program Prakerja telah dibahas dalam Komite Kebijakan KUR yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite.

Untuk tahap selanjutnya, Program KUR bagi Alumni Program Prakerja akan terus bertambah dengan melibatkan perbankan lain di luar Mitra Program Prakerja seiring dengan meningkatnya penilaian perbankan terhadap calon debitur alumni Program Kartu Prakerja.

Advertisement

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...