Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla

Jakarta – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menyampaikan konferensi pers terkait situasi kebencanaan saat ini, khususnya erupsi Gunung Anak Krakatau, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Penyampaian konferensi pers tersebut dilakukan Kemhan RI dalam rangka penguatan komunikasi publik pemerintah yang sinergis dan terkoordinasi.

Sekjen Kemhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo menyampaikan bahwa Kemhan bersama TNI terus mendukung penanganan bencana melalui evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, dukungan kesehatan, serta logistik dengan berkoordinasi bersama BNPB, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan unsur terkait.

Penanganan gempa bumi di NTT, TNI telah mengerahkan 3.545 personel dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta sekitar 627 unit alpalhankam yang telah beroperasi. Bantuan sosial yang telah terkirim dari Kemhan yaitu 85.165 Ton, Mabes TNI 20.068 Ton, Kogabwilhan II 3.398 Ton, TNI AD 70.286, TNI AL 297.257 Ton, dan TNI AU 57.133 Ton. Sementara itu, kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi vulkanologi juga diperkuat dengan penyiapan personel dan berbagai materiil pendukung.

Terkait Karhutla, penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara, pemantauan dan pemadaman titik api, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca. Berdasarkan data per 7 September 2026, enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Sekjen Kemhan juga menjelaskan dukungan Pemerintah Jepang berupa tiga helikopter CH-47 Chinook beserta sekitar 180 personel untuk mendukung operasi water bombing di Kalimantan. Helikopter tersebut dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki yang dijadwalkan tiba di Terminal Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 9 September 2026.

Dukungan tersebut merupakan implementasi dari Defence Cooperation Agreement antara Indonesia–Jepang di bidang HADR, dan menjadi bagian kecil dari gelar operasi penanggulangan bencana oleh TNI secara keseluruhan. Namun demikian hal ini memberikan dampak yang besar dalam memperkuat kemampuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Keberhasilan kerja sama ini bukan semata diukur dari jumlah aset atau personel, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, TNI bertanggung jawab atas pengawasan operasional helikopter, termasuk aspek security, flight clearance, dan penempatan Safety Officer. Misi penerbangan dikoordinasikan bersama BNPB, sementara Kemhan memberikan dukungan logistik operasional.

Dalam penyampaian konferensi pers pemerintah, turut hadir Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, serta Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Ph.D. (Biro Infohan Setjen Kemhan)