Connect with us

Politik

Cegah Peradilan Sesat, Taufik Basari Kawal Kasus Vina dan Eky

Published

on

JAKARTA (12 Juli): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan, Komisi III DPR, akan melakukan pengawasan terhadap proses penanganan kasus dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu agar tidak mengarah pada peradilan sesat.

Pengawasan tersebut dilakukan setelah Pegi Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dibebaskan melalui proses praperadilan.

Ini kasus yang menarik perhatian publik dan akan dilakukan pengawasan oleh DPR, secara khusus saya memang mengawal untuk kasus pembunuhan Vina dan Eky ini agar tidak mengarah pada peradilan sesat,” ungkap Taufik Basari di kantor Media Diskursus Network, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Menurut legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu, peradilan sesat merupakan permasalahan berat lantaran melakukan penghukuman terhadap orang-orang yang tidak bersalah.

Peradilan sesat itu adalah penghukuman terhadap orang-orang yang keliru, menghukum dan memutus orang yang tidak bersalah. Nah, itu sangat berat jika terjadi peradilan sesat. Oleh karena itu untuk mencegah peradilan sesat, maka kita harus telusuri kembali semua dari awal, sehingga kita mendapatkan fakta-fakta kebenarannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem ini menegaskan agar pihak kepolisian menangani kasus Vina dan Eky dengan hati-hati dan berdasarkan scientific crime investigation.

Kami berharap setiap penanganan hukum yang dilakukan oleh kepolisian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dan dilakukan atas dasar scientific crime investigation,” tegasnya.

Seharusnya, tambah Taufik, pihak kepolisian tidak hanya mengejar pengakuan tetapi harus mampu menunjukkan bukti-bukti.

Advertisement

Yang tentunya bukan hanya mendapatkan pengakuan semata, tetapi harus mampu membuktikan antara bukti satu dan yang lainnya. Ini sudah semakin semrawut, oleh karena itu, ini harus diluruskan. Mana yang sudah keliru harus dibetulkan, dicari di mana kekeliruannya, kemudian dilanjutkan tetapi dengan dasar yang sudah diperbaiki,” pungkasnya.

(neni/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...