Subardi Ingatkan Kelompok Ibu-Ibu di Sektor UMKM Butuh Bantuan Modal Usaha

SLEMAN (29 Juli): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, mendata kelompok ibu-ibu yang bergerak di sektor UMKM, terutama bidang mikro maupun kecil. Pendataan tersebut selanjutnya akan diusulkan mendapat bantuan modal usaha dan pelatihan.

“Banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang istilahnya terjebak stagnan. Mereka punya usaha tapi tidak berkembang dan juga tidak rugi. Saya ketemu dengan pelaku usaha, sekarang ibu-ibu di Ngemplak. Kita akan dampingi untuk naik kelas,” kata Subardi di Joglo Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, Kamis, (25/7).

Subardi yang ditemani Ketua NasDem Sleman, Surana, menilai kendala utama stagnansi usaha pelaku usaha mikro dan kecil adalah akses modal usaha. Minimnya literasi permodalan dan anggapan bahwa modal usaha hanya bisa lewat agunan di bank menjadi penyebab sulitnya mendapat akses modal.

Pemahaman itu membuat ibu-ibu memilih tidak ambil risiko sehingga kondisi usaha mereka sulit berkembang. Dalam pertemuan itu, Subardi mencontohkan banyak kelompok UMKM binaannya yang berkembang setelah ikut pendampingan usaha.

“Banyak yang tidak mau ke bank karena bunga tinggi. Ada yang bilang repot harus pake jaminan. Saya paham, memang perlu pendampingan. Sekarang kita data, nanti akan dibantu akses modal usaha,” imbuh Subardi.

Ibu-ibu pelaku usaha yang hadir di acara itu antara lain dari usaha angkringan, warung makan, pedagang batik, penjual oleh-oleh, dan sebagian penjahit. Subardi menjelaskan, sumber daya modal bisa didapatkan dari perbankan maupun non perbankan. Khusus non perbankan, terdapat skema pembiayaan khusus UMKM.

“Di bank pemerintah bisa KUR (Kredit Usaha Rakyat), bisa sampai Rp500 juta. Kalau non bank bisa ke PNM (Permodalan Nasional Madani). Program PNM Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) ada skema ultra mikro (UMi) tanpa agunan,” lanjut anggota Komisi VI DPR RI itu.

Selanjutnya kelompok usaha ibu-ibu akan diajukan untuk mendapat izin usaha. Jika izin usaha atau NIB sudah didapatkan, maka kegiatan usaha lebih lancar dan terlindungi dengan berbagai program jaminan usaha. (NK/dis/*)