Connect with us

Politik

Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas pada Industri Kreatif Butuh Dukungan

Published

on

YOGYAKARTA (4 Agustus): Keterlibatan aktif para penyandang disabilitas pada industri batik butuh dukungan para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan potensi dan kreativitas yang mereka miliki.

Pemerintah Daerah dan Kemenparekraf harus memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan dan mengakomodasi sejumlah kebutuhan khusus kepada para penyandang disabilitas agar bisa berperan aktif dalam keseharian untuk meningkatkan produktivitas mereka,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutannya pada acara BISA Fest: Pesona Batik Nusantara Sahabat Inklusi yang diselenggarakan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) c.q Direktorat Event Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Komisi X DPR RI, di Yogyakarta, Minggu (4/8).

Hadir pada acara tersebut, Arum Damarintyas (Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Event Daerah, Kemenparekraf), Wahyu Hendratmoko (Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta), Prayuda Reza Subowo (Perajin batik alusan), Aulia Reza (Yayasan Adjidharma Nusantara), Anggiasari Puji Aryati (Perkumpulan Samyasamatva Indonesia) dan para peserta BISA Fest para perajin batik dari komunitas difabel di Yogyakarta.

Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, batik yang di masa lalu lekat dengan budaya, saat ini berkembang memiliki nilai ekonomi dengan berbagai nilai tambah yang dimiliki sebagai sebuah produk industri kreatif.

Industri kreatif seperti batik, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, dapat menjadi media bagi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki.

Selain itu, Rerie juga mengingatkan, dalam upaya pengembangan industri kreatif seperti batik jangan lupa membangun jejaring dan hubungan dengan melibatkan secara aktif teman-teman difabel dalam berbagai kegiatan.

Advertisement

Rerie, yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu berpendapat kolaborasi tiga sektor yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta juga harus dibangun dengan baik agar pengembangan batik oleh para penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

(*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...