Connect with us

Politik

Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate Warning Soal Buku Ajar dan Toilet Sekolah

Published

on

TERNATE (7 Agustus): Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate mengingatkan kepada sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta penerima anggaran BOS (Biaya Operasional Sekolah) dari APBN dan BOSDA (Biaya Operasional Sekolah Daerah) dari APBD dalam menjaga hak-hak peserta didik.

Demikian disampaikan, Nurlaela Syarif kepada nasdem.id bahwa pelayanan pendidikan seperti fasilitas buku ajar atau kurikulum, menjadi syarat yang harus didapatkan secara merata, baik dan sesuai dengan haknya. Jika jumlah buku kurang, kata dia harus segera dilakukan pengadaan sesuai jumlah siswa.

Pihak Sekolah yang menerima dana BOS dan BOSDA, di mana juknis atau standar operasional prosedur (SOP) harus prioritaskan buku ajar atau buku kurikulum terlebih dahulu, di mana wajib semua siswa harus peroleh dalam proses belajar mengajar di sekolah,” kata Nurlaela, Rabu (7/8).

Srikandi NasDem Ternate itu memberi peringatan agar sekolah tidak membenarkan cara-cara menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga penerbit buku, untuk mengarahkan orang tua siswa membeli sendiri buku ajar atau buku kurikulum.

Biasanya kerjasama jual beli buku ajar dan kurikulum dengan penerbit untuk mendapat keuntungan. Kami tegas meminta kepala sekolah, wajib memberikan hak siswa dalam pengadaan buku berdasarkan juknis BOS dan BOSDA,” ujarnya.

Menurut Nurlaela, jika kebutuhan utama kelengkapan buku ajar dan kurikulum itu sudah optimal, selanjutnya pihak sekolah juga harus prioritaskan dan pastikan alokasi anggaran BOS dan BOSDA juga untuk sarana dan prasarana fisik.

Yang utama adalah perbaikan dan pastikan kondisi sarana prasarana MCK atau toilet sekolah, juga harus layak, bersih dan memadai agar siswa-siswi dalam proses belajar mengajar merasa nyaman, selama berada di sekolah,” tambah dia.

Dia melanjutkan selama ini banyak laporan masyarakat soal buku harus dibeli sendiri dengan harga ratusan ribu sampai jutaan, dan kondisi toilet sekolah jorok, kotor, tidak layak membuat siswa-siswi di sekolah harus menahan buang hajat selama di sekolah.

Advertisement

Fenomena inilah yang membuat Anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan ini akan turun inspeksi ke sekolah-sekolah SD/SMP untuk memastikan dua hal ini yaitu, kelengkapan buku ajar dan kondisi mck/kamar mandi sekolah bersih layak atau tidak.

Kami juga berharap Dinas Pendidikan Kota Ternate sebagai OPD yang membidangi, intens melakukan evaluasi pembinaan terhadap kepala sekolah dan bendahara sekolah agar peruntukan anggara BOS dan BOSDA harus lebih maksimal, Harus tepat sasaran dan dinas pendidikan diharapkan wajib memberikan arahan-arahan dan bimbingan,” tutup dia.

(WH)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...