Connect with us

Politik

Dorong Penerapan Peta Jalan Pendidikan untuk Perkuat Kontrol Anggaran

Published

on

JAKARTA (10 September): Dorong penerapan peta jalan pendidikan yang mampu menjadi petunjuk pelaksanaan agar kementerian yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan dapat mengontrol pelaksanaan anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga.

Pemanfaatan anggaran pendidikan 20% justru lebih banyak di luar Kemendikbudristek yang melibatkan 26 kementerian dan lembaga, sehingga diperlukan peta jalan pendidikan yang jelas agar fungsi kontrol pelaksanaan anggaran itu dapat berjalan dengan baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9).

Selain itu, jelas Lestari, alokasi anggaran pendidikan tersebut sebagian besar merupakan dana transfer ke berbagai daerah.

Pada APBN 2024, tambah dia, memerlihatkan anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun digunakan paling besar untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp346 triliun atau 52%; Kemendikbudristek senilai Rp98,98 triliun atau 15%; Kementerian Agama Rp62,305 triliun atau 9%; Pengeluaran pembiayaan senilai Rp77 triliun atau 12%; Anggaran pendidikan pada belanja non-K/L senilai Rp47,313 triliun atau 7% dan Kementerian/lembaga lain Rp32,859 triliun atau 5%.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan tersebarnya pemanfaatan anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga itu, sejatinya diperlukan komitmen dan ideologi yang sama dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan yang menyeluruh di antara kementerian dan lembaga tersebut.

Rerie mendorong agar komitmen para penyelenggara negara dan masyarakat dalam membangun sektor pendidikan nasional harus terus diperkuat demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

Advertisement

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II itu juga mendorong agar sistem penganggaran yang transparan dan tepat sasaran dapat diwujudkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pendidikan nasional yang mampu menjawab setiap tantangan zaman.

Karena, tegas Rerie, era globalisasi dengan beragam dinamikanya berpotensi menghadirkan ragam tantangan yang harus mampu diantisipasi setiap anak bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

Dengan penganggaran yang transparan dan akuntabel, Rerie sangat berharap, proses pendidikan setiap anak bangsa mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu memenangkan persaingan di masa datang.

(*)

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...