Connect with us

Politik

Ajeng Wira Wati Dorong Penguatan Perlindungan Anak dan Perempuan di Surabaya

Published

on

Pansus RPJMD DPRD Kota Surabaya membahas sejumlah program prioritas terkait perlindungan anak dan perempuan dalam rapat kerja bersama OPD terkait. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menekankan pentingnya penguatan program untuk menekan angka kekerasan terhadap anak serta kenakalan remaja.

Salah satu usulan utama adalah pembangunan shelter baru khusus bagi anak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Saat ini, Surabaya baru memiliki shelter untuk anak laki-laki dan korban kekerasan, namun belum ada fasilitas serupa untuk anak perempuan pelaku tindak pidana.

“Shelter bagi anak perempuan ini diharapkan bisa mulai dibangun dan beroperasi pada 2026,” ujar Ajeng, Kamis (27/6/2025).

Program prioritas lain yang dibahas meliputi optimalisasi Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) di tingkat RW, penyediaan layanan konsultasi dan call center di sekolah-sekolah, serta peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kerja sama dengan mitra dan LSM.

Srikandi Gerindra itu juga menyoroti pentingnya evaluasi dan sosialisasi ulang Program Jam Malam Anak yang sudah berjalan, agar efektif mengurangi kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak.

Advertisement

Terkait dampak penggunaan gawai, Ajeng mendorong pembatasan penggunaan gadget di kalangan anak-anak untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mendorong prestasi akademik. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler e-sport di sekolah bersifat opsional, bukan kewajiban.

Sementara itu, Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menyatakan komitmen pihaknya untuk terus berinovasi dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk rencana pembangunan shelter untuk anak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

“Pemerintah kota akan fokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap perempuan melalui program-program yang berkelanjutan,” jelasnya.

DPRD Surabaya secara konsisten mendorong penguatan perlindungan anak dan perempuan melalui kebijakan yang holistik dan berbasis kebutuhan lapangan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...