Connect with us

Politik

Titiek Soeharto: Komisi IV DPR RI Dukung Usulan DAK Pangan Akuatik Tahun 2026

Published

on

Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, membahas pagu indikatif serta usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pangan akuatik tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Titiek Soeharto menegaskan dukungan Komisi IV terhadap penguatan program ketahanan pangan berbasis kelautan dan perikanan. Hal itu tercermin dari persetujuan Komisi IV atas usulan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik 2026 senilai Rp1,29 triliun untuk memperkuat Kawasan Produksi Pangan Akuatik Nasional (KPPAN).

“Komisi IV DPR RI menerima penjelasan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 sebesar Rp13 triliun. Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi. Kami juga mendukung usulan DAK Fisik Pangan Akuatik agar dapat memperkuat produksi pangan akuatik nasional,” ujar Titiek.

Ia meminta KKP memastikan pelaksanaan program prioritas 2026 berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Program tersebut antara lain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan Kampung Budi Daya, modelling kawasan budi daya rumput laut, lobster, dan bawal bintang, revitalisasi tambak udang rakyat, pembangunan pergaraman nasional, serta revitalisasi laboratorium jaminan mutu.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa usulan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik diajukan karena hingga kini belum ada alokasi dari Kementerian Keuangan. DAK ini, menurutnya, penting sebagai instrumen pendanaan tematik untuk memperkuat kawasan produksi pangan akuatik.

Advertisement

Berdasarkan usulan daerah, DAK Fisik 2026 direncanakan sebesar Rp752,19 miliar untuk kewenangan provinsi dan Rp540,68 miliar untuk kewenangan kabupaten/kota. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi unit perbenihan, sarana pelabuhan perikanan, pengadaan sarana garam rakyat, pengawasan, konservasi, hingga pemberdayaan usaha budi daya berbasis komoditas unggulan daerah.

Dukungan Komisi IV disepakati secara aklamasi. “Setuju, anggota? Kementerian?” tanya Titiek, yang langsung dijawab serempak “setuju” oleh seluruh anggota Komisi IV DPR RI bersama KKP.

Dengan persetujuan ini, DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik 2026 diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan, memberdayakan pelaku usaha kecil, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor kelautan dan perikanan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...