Connect with us

Politik

Ade Rezki: Pekerja Migran Indonesia Punya Kontribusi Vital, Perlindungan Harus Jadi Prioritas

Published

on

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi vital terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut devisa dari sektor PMI kini menjadi sumber pendapatan kedua terbesar setelah minyak dan gas, sehingga penempatan dan perlindungan PMI harus mendapat perhatian lebih besar.

“Kami kira hari ini Pak Menteri, ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita semuanya dalam rangka bagaimana Asta Cita Presiden salah satunya membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja baru, dan menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya,” ujar Ade dalam rapat kerja dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ade menyoroti program orientasi pra-pemberangkatan (OPP) yang hanya menargetkan 5.000 PMI dengan kebutuhan anggaran Rp10,5 miliar, padahal kebutuhan riil mencapai 23.000 orang dengan kebutuhan Rp35,8 miliar. Menurutnya, kesenjangan ini berisiko membuka celah bagi PMI nonprosedural.

“Bagaimana strategi BP2MI dalam mengantisipasi maraknya kasus PMI nonprosedural? Walaupun kami melihat BP2MI sudah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menutup jalur-jalur unprosedural,” tegasnya.

Ia juga menyoroti minimnya anggaran Ditjen Perlindungan PMI yang hanya sekitar Rp7 miliar, jauh dari kebutuhan Rp232 miliar. Padahal, data menunjukkan kasus PMI nonprosedural dan pelanggaran kerja masih tinggi.

Advertisement

“Bagaimana Pak Menteri dan BP2MI menjamin efektivitas anggaran yang ada, sementara kebutuhan lapangan jauh lebih besar? Ini penting agar kasus-kasus yang merugikan pekerja migran bisa ditekan,” ungkap Ade.

Selain itu, Ade meminta perhatian khusus terkait rencana penguatan atase perlindungan PMI di 15 negara dengan anggaran Rp121 miliar. Ia menekankan agar negara prioritas benar-benar sesuai dengan konsentrasi PMI, terutama di wilayah yang rawan pelanggaran.

“Apakah negara-negara yang diprioritaskan ini sudah sesuai dengan konsentrasi pekerja migran kita? Karena catatan kami, ada beberapa negara dengan kerawanan tinggi yang harus menjadi perhatian khusus,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...