Connect with us

Jabodetabek

Luncurkan Buku Pedoman PPKS, Langkah Nyata PSGA UIN Jakarta Cegah Kekerasan Seksual di Dunia Kampus

Published

on

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merilis Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Teknologi dan Pemberdayaan Perempuan: Memperkuat Akses dan Kesetaraan” yang dilangsungkan di Adia Suite, kampus UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (16/10/2025).rnKetua PSGA UIN Jakarta, Dr. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kampus dalam menjalankan amanah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.rn“FGD ini ingin memastikan program PPKS berjalan baik di UIN Jakarta. Kami juga bertugas mengawal Satgas PPKS agar penanganan dan pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Wiwi.rnWiwi menjelaskan, satuan tugas PPKS di UIN Jakarta dikenal dengan nama ERTI (Rumah Ramah Rahmah), yang kini telah memiliki perwakilan di setiap fakultas. Selain itu, PSGA juga menginisiasi keberadaan daycare di kampus utama dan kampus dua UIN Jakarta, sebagai bentuk dukungan terhadap dosen dan mahasiswa perempuan yang memiliki anak kecil.rnDalam buku pedoman yang diluncurkan, PSGA UIN Jakarta menjelaskan berbagai bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Termasuk di antaranya perilaku yang kerap dianggap sepele, seperti siulan atau tatapan tidak pantas yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.rn“Di buku itu dijelaskan secara rinci tentang tindakan yang tergolong kekerasan seksual dan tidak diperkenankan di lingkungan kampus. Misalnya bersiul atau menatap dengan maksud tertentu, hingga tindakan fisik seperti menyentuh tanpa izin,” tutur Wiwi.rnMeski demikian, Wiwi menegaskan bahwa PSGA tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku. Penindakan akan dilakukan oleh tim etik di tingkat fakultas maupun universitas.rn“PSGA bukan pemberi sanksi. Kami berperan dalam edukasi, pencegahan, dan pendampingan. Sanksi adalah ranah tim kode etik,” ujarnya.
Kampus ramah perempuan dan anak
Wiwi menjelaskan, harapan terbesar dari peluncuran buku pedoman dan kegiatan FGD ini adalah terwujudnya kampus yang aman dan nyaman bagi semua pihak, khususnya perempuan dan anak.rn“Kami ingin UIN Jakarta menjadi rumah yang ramah dan penuh rahmat, di mana perempuan dan anak merasa terlindungi,” kata Wiwi.rnDalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D menilai peluncuran buku pedoman PPKS merupakan langkah penting dalam memperkuat pemahaman tentang kesetaraan gender dan perlindungan di lingkungan akademik.rn“Masih banyak sivitas akademika, terutama perempuan, yang perlu difasilitasi untuk memahami isu kesetaraan dan perlindungan. Kita harus memastikan mereka mendapat ruang dan dukungan yang setara,” kata Asep.rnIa mengatakan, implementasi nilai-nilai kesetaraan gender perlu diperkuat di seluruh aktivitas kampus, bahkan hingga ke dalam kurikulum pembelajaran.rn“Agenda ini jangan berhenti di forum seremonial. Ke depan, nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan bisa dimasukkan ke dalam kurikulum agar menjadi kesadaran bersama di lingkungan UIN,” ujar Asep.rnMelalui kegiatan ini, Prof Asep menyebut bahwa UIN Jakarta berkomitmen menjadi kampus yang inklusif, berperspektif gender, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.rnSementara itu, aktivis perempuan yang juga mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2010-2024, Maria Ulfah yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut mendorong agar literasi tentang gender dan perlindungan anak yang termuat dalam Buku Pedoman PPKS dapat dijadikan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di UIN Jakarta.rnMenurut Maria, pengarusutamaan isu gender dan perlindungan anak di lingkungan kampus menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran dan budaya akademik yang responsif terhadap isu kekerasan seksual.rn“Literasi gender dan perlindungan anak sebaiknya masuk dalam MKDU agar dipahami oleh seluruh mahasiswa, bukan hanya oleh kalangan tertentu,” ujarnya.rnSelain itu, Maria menilai buku pedoman PPKS yang baru dirilis PSGA UIN Jakarta tidak hanya bermanfaat sebagai panduan pencegahan dan penanganan kekerasan, tetapi juga dapat dijadikan alat analisis atau tools dalam metode penelitian.rn“Buku ini bisa digunakan dalam metode pembelajaran maupun penelitian, jadi betul-betul dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.rnLebih jauh, Maria menegaskan pentingnya membangun ekosistem kampus yang ramah terhadap perempuan dan anak. Dia berharap keberadaan pedoman PPKS dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...