Connect with us

Nasional

Keputusan Menteri Agama Nomor 1543 Tahun 2025: UIN Jakarta Kini Resmi Kelola Satuan Pendidikan

Published

on

Kementerian Agama RI resmi menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 1543 Tahun 2025 tentang Pedoman Integrasi Pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penyerahan KMA tersebut dilakukan di Ruang Rapat Menteri Agama RI, Gedung Kemenag RI, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).rnKMA Pedoman Integrasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar M.A. kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar M.A. Ph.D, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., Ketua Dewan Pembina Yayasan Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Abdul Hamid M.S., dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ketilang Insan Mandiri Dr. Ahmad Sofyan M.Pd.rnDengan terbitnya KMA tersebut, BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kini resmi mengelola Satuan Pendidikan yang ada di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun Satuan Pendidikan tersebut adalah SMA dan SMK pada Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah Jakarta; Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah pada Yayasan Syarif Hidayatullah; dan Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Ketilang Insan Mandiri.rn“Memerintahkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk melakukan integrasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah pada Yayasan Syarif Hidayatullah, dan Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Ketilang Insan Mandiri dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,” demikian bunyi putusan KMA Pedoman Integrasi tersebut.rnDalam KMA disebutkan, integrasi meliputi penyatuan pengelolaan empat aspek, yakni kelembagaan, keuangan, aset, dan sumber daya manusia. KMA juga memutuskan bahwa dalam hal implementasi integrasi sumber daya manusia berdampak pada hak keuangan dan/atau kesejahteraan karyawan besarannya paling rendah sama dengan pemberian hak keuangan dan/atau kesejahteraan sebelumnya.rnDalam amanatnya, Menteri Agama Nasarudin Umar menegaskan KMA pedoman integrasi itu merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh pihak terkait, sehingga diharapkan seluruh pihak dapat menerima keputusan tersebut. “Saya mohon pada kita semua, apa yang ditetapkan dalam KMA ini untuk diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ini merupakan hasil ijtihad bersama melalui proses pengkajian yang cukup panjang dan mendalam,” ujarnya.rnTerbitnya KMA pedoman integrasi tersebut diharapkan Menag operasional seluruh Satuan Pendidikan terus berjalan dan kualitas Pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan semakin meningkat sehingga bisa melahirkan para lulusan unggul. “Teruskan pengelolaan layanan pendidikan masing-masing untuk melahirkan generasi unggul, melahirkan anak-anak bangsa yang produktif,” tambahnya.rnDi tempat yang sama, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Jahar mengapresiasi terbitnya KMA pedoman integrasi ini. Menurutnya, KMA pedoman integrasi tersebut menegaskan komitmen dukungan terhadap upaya penataan ulang aset-aset negara untuk kembali dikelola oleh negara dan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai aturan perundang-undangan pengelolaan aset negara.rnDengan hadirnya KMA Pedoman Integrasi tersebut, Rektor juga menegaskan komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperkuat pondasi kelembagaan dan memastikan proses integrasi dilakukan secara bertahap, transparan dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta siap, tidak hanya secara administratif, tetapi juga dalam hal tata kelola dan keberlanjutan,” tegasnya.rnAtas penerbitan KMA Pedoman ini, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenag RI Ahmad Hidayatullah turut mengapresiasi. Menurutnya, KMA Pedoman ini lahir dari proses panjang melalui kajian mendalam dan konsultasi dengan para pihak terkait. “Alhamdulillah hari ini telah dihasilkan KMA tentang integrasi yang implementasinya kita mohon arahan dari Pak Menteri untuk nanti kita distribusikan ke para pihak terkait,” ungkapnya.rnKepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag Imam Syaukani menuturkan KMA Pedoman Integrasi adalah bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara di lingkungan UIN Jakarta. “Jadi KMA ini merupakan kesepakatan kita bersama dan niat baik kita untuk integrasi. Jadi kita memutuskan untuk menetapkan KMA terkait pedoman Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan ke dalam pengelolaan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” paparnya.rn“KMA ini lahir dari kesepakatan-kesepakatan kita, di dalamnya ada historical proses pemanfaatan, dan hasil kesepakatan ini kita tuangkan dalam KMA. Ini menunjukan bahwa KMA lahir dari realitas yang ada dan perbaikan-perbaikan yang cukup panjang dengan mencakup banyak aspek,” tambahnya.rnSebagai informasi, proses serah terima KMA disaksikan langsung oleh pimpinan di lingkungan Kementerian Agama RI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pimpinan Yayasan yang mengelola Satuan Pendidikan yang diintegrasikan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.rnHadir dari Kementerian Agama RI diantaranya hadir Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Suyitno M.A., Kepala Biro Keuangan dan BMN Dr. Ahmad Hidayatullah, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Imam Syaukani, S.Ag., M.H., Kepala Biro Umum Dr. Aceng Abdul Aziz, S.Ag. M.Pd., CGCAE., Sekretaris Itjen Kastolan M.Si., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Prof. Dr. Phil. Sahiron M.A., Staf Khusus Menteri Agama RI Dr. Ismail Cawidu M.Si, dan Tenaga Ahli Menteri Agama RI Prof. Dr. Andi Salman Maggalatung, SH., M.H.,.rnSelain Rektor, dari UIN Jakarta hadir Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. Imam Subchi M.A., Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Drs. Teguh Sarwono M.Si. Sedang dari Yayasan hadir Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., Ketua Dewan Pembina Yayasan Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Abdul Hamid M.S., dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ketilang Insan Mandiri Dr. Ahmad Sofyan M.Pd, didampingi sejumlah pejabat dari masing-masing yayasan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...