Connect with us

Nasional

Keputusan Menteri Agama Nomor 1543 Tahun 2025: UIN Jakarta Kini Resmi Kelola Satuan Pendidikan

Published

on

Kementerian Agama RI resmi menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 1543 Tahun 2025 tentang Pedoman Integrasi Pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penyerahan KMA tersebut dilakukan di Ruang Rapat Menteri Agama RI, Gedung Kemenag RI, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).rnKMA Pedoman Integrasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar M.A. kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar M.A. Ph.D, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., Ketua Dewan Pembina Yayasan Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Abdul Hamid M.S., dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ketilang Insan Mandiri Dr. Ahmad Sofyan M.Pd.rnDengan terbitnya KMA tersebut, BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kini resmi mengelola Satuan Pendidikan yang ada di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun Satuan Pendidikan tersebut adalah SMA dan SMK pada Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah Jakarta; Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah pada Yayasan Syarif Hidayatullah; dan Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Ketilang Insan Mandiri.rn“Memerintahkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk melakukan integrasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah pada Yayasan Syarif Hidayatullah, dan Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Ketilang Insan Mandiri dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,” demikian bunyi putusan KMA Pedoman Integrasi tersebut.rnDalam KMA disebutkan, integrasi meliputi penyatuan pengelolaan empat aspek, yakni kelembagaan, keuangan, aset, dan sumber daya manusia. KMA juga memutuskan bahwa dalam hal implementasi integrasi sumber daya manusia berdampak pada hak keuangan dan/atau kesejahteraan karyawan besarannya paling rendah sama dengan pemberian hak keuangan dan/atau kesejahteraan sebelumnya.rnDalam amanatnya, Menteri Agama Nasarudin Umar menegaskan KMA pedoman integrasi itu merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh pihak terkait, sehingga diharapkan seluruh pihak dapat menerima keputusan tersebut. “Saya mohon pada kita semua, apa yang ditetapkan dalam KMA ini untuk diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ini merupakan hasil ijtihad bersama melalui proses pengkajian yang cukup panjang dan mendalam,” ujarnya.rnTerbitnya KMA pedoman integrasi tersebut diharapkan Menag operasional seluruh Satuan Pendidikan terus berjalan dan kualitas Pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan semakin meningkat sehingga bisa melahirkan para lulusan unggul. “Teruskan pengelolaan layanan pendidikan masing-masing untuk melahirkan generasi unggul, melahirkan anak-anak bangsa yang produktif,” tambahnya.rnDi tempat yang sama, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Jahar mengapresiasi terbitnya KMA pedoman integrasi ini. Menurutnya, KMA pedoman integrasi tersebut menegaskan komitmen dukungan terhadap upaya penataan ulang aset-aset negara untuk kembali dikelola oleh negara dan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai aturan perundang-undangan pengelolaan aset negara.rnDengan hadirnya KMA Pedoman Integrasi tersebut, Rektor juga menegaskan komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperkuat pondasi kelembagaan dan memastikan proses integrasi dilakukan secara bertahap, transparan dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta siap, tidak hanya secara administratif, tetapi juga dalam hal tata kelola dan keberlanjutan,” tegasnya.rnAtas penerbitan KMA Pedoman ini, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenag RI Ahmad Hidayatullah turut mengapresiasi. Menurutnya, KMA Pedoman ini lahir dari proses panjang melalui kajian mendalam dan konsultasi dengan para pihak terkait. “Alhamdulillah hari ini telah dihasilkan KMA tentang integrasi yang implementasinya kita mohon arahan dari Pak Menteri untuk nanti kita distribusikan ke para pihak terkait,” ungkapnya.rnKepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag Imam Syaukani menuturkan KMA Pedoman Integrasi adalah bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara di lingkungan UIN Jakarta. “Jadi KMA ini merupakan kesepakatan kita bersama dan niat baik kita untuk integrasi. Jadi kita memutuskan untuk menetapkan KMA terkait pedoman Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan ke dalam pengelolaan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” paparnya.rn“KMA ini lahir dari kesepakatan-kesepakatan kita, di dalamnya ada historical proses pemanfaatan, dan hasil kesepakatan ini kita tuangkan dalam KMA. Ini menunjukan bahwa KMA lahir dari realitas yang ada dan perbaikan-perbaikan yang cukup panjang dengan mencakup banyak aspek,” tambahnya.rnSebagai informasi, proses serah terima KMA disaksikan langsung oleh pimpinan di lingkungan Kementerian Agama RI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pimpinan Yayasan yang mengelola Satuan Pendidikan yang diintegrasikan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.rnHadir dari Kementerian Agama RI diantaranya hadir Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Suyitno M.A., Kepala Biro Keuangan dan BMN Dr. Ahmad Hidayatullah, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Imam Syaukani, S.Ag., M.H., Kepala Biro Umum Dr. Aceng Abdul Aziz, S.Ag. M.Pd., CGCAE., Sekretaris Itjen Kastolan M.Si., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Prof. Dr. Phil. Sahiron M.A., Staf Khusus Menteri Agama RI Dr. Ismail Cawidu M.Si, dan Tenaga Ahli Menteri Agama RI Prof. Dr. Andi Salman Maggalatung, SH., M.H.,.rnSelain Rektor, dari UIN Jakarta hadir Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. Imam Subchi M.A., Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Drs. Teguh Sarwono M.Si. Sedang dari Yayasan hadir Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., Ketua Dewan Pembina Yayasan Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Abdul Hamid M.S., dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ketilang Insan Mandiri Dr. Ahmad Sofyan M.Pd, didampingi sejumlah pejabat dari masing-masing yayasan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...