Connect with us

Politik

Cak Imin Ingatkan Bahaya Nyata Dunia Digital

Published

on

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), secara resmi membuka diskusi dan deklarasi bertajuk “Sobat Digital Bukan Korban Digital” yang digagas oleh DPP Perempuan Bangsa. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026 di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan ucapan Selamat Hari Kartini seraya berharap semangat perjuangan Kartini terus hidup dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi bangsa. Ia menekankan bahwa diskusi mengenai dunia digital saat ini menjadi sangat penting karena spektrum persoalannya yang semakin luas, termasuk munculnya bentuk-bentuk kejahatan digital terbaru.

“Yang paling mutakhir adalah kejahatan digital melalui game online. Ini harus menjadi perhatian serius. Aparat, khususnya polisi siber, harus lebih sigap dan adaptif dalam menghadapi pola kejahatan baru yang terus berkembang dan mengancam masyarakat,” tegasnya.

Cak Imin menambahkan bahwa batas antara “sobat digital” dan “korban digital” sangat tipis. Banyak orang merasa telah menggunakan teknologi dengan bijak, namun tanpa disadari justru menjadi korban. “Ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menitipkan tiga langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi. Menurutnya, sejumlah negara telah menerapkan aturan ketat dalam penggunaan media sosial, termasuk pembatasan bagi anak-anak. Indonesia, kata dia, perlu menuju arah tersebut dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial nasional.

Advertisement

Kedua, pembangunan ekosistem digital yang produktif. Ia mencontohkan Korea Selatan yang berhasil mengintegrasikan industri kreatif, budaya, dan UMKM dalam ekosistem digital yang kuat. “Kita harus membangun infrastruktur digital yang tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif dan berdaya saing,” jelasnya.

Ketiga, penguatan nilai-nilai agama, budaya, dan etika oleh perempuan. “Kerja keras harus diimbangi dengan kerja cerdas, serta fondasi nilai yang kuat agar tidak tergerus arus digital,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh (Ninik), menegaskan bahwa semangat Kartini tetap relevan di era digital. Ia menyebut, jika dahulu Kartini berjuang melawan keterbatasan melalui tulisan, kini perempuan menghadapi tantangan baru di ruang digital yang tanpa batas.

“Transformasi digital membuka peluang besar bagi kemandirian ekonomi dan ekspresi perempuan. Namun di sisi lain, ruang digital juga bisa menjadi hutan belantara yang penuh ancaman,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu juga menyoroti bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih belum optimal, terutama dalam penanganan kasus di ruang digital yang membutuhkan sinergi lintas sektor.

Advertisement

“Kita tidak boleh diam. Kartini mengajarkan untuk melawan ketidakadilan. Ruang digital harus menjadi ruang yang aman bagi perempuan,” tegasnya.

Ninik menekankan bahwa Perempuan Bangsa harus menjadi garda terdepan dalam melawan kekerasan digital, dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Untuk menciptakan ruang digital yang beradab dan memanusiakan, kita harus hadir dengan literasi, keberanian, dan solidaritas. Habis gelap terbitlah terang—mari kita terangi ruang digital kita bersama,” pungkasnya.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Nadia Harsya, Kalis Mardiasih, serta Hikmah Bafaqih. Sejumlah elit Perempuan Bangsa juga nampak hadir, antara lain Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin, Bendahara Umum Perempuan Bangsa Ratna Juwita Sari, serta puluhan kader.

Usai diskusi, Perempuan Bangsa lantas melakukan deklarasi Sobat Digital Bukan Korban Digital. Berikut teks lengkap deklarasi:

Advertisement

“Sobat Digital, Bukan Korban Digital”

1. Kami menolak semua bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang digital yang merusak rasa aman dan martabat.

2. Kami mendorong Negara mengambil peran aktif kampanye literasi digital, agar perempuan memiliki pemahaman yang kuat tentang keamanan, perlindungan data pribadi, dan etika dalam bermedia.

3. Kami berpihak pada korban dan mendorong perempuan untuk berani bersuara, melapor, dan melawan tanpa takut.

4. Kami mendesak Negara dan platform digital untuk bertindak tegas, melindungi korban, dan menindak pelaku.

Advertisement

5. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan saling melindungi.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...