Connect with us

Politik

Haji 2026 Dinilai Lancar, Abdul Wachid Soroti Kekurangan SDM di Daerah

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilainya berjalan baik dan lancar. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah pada penyelenggaraan haji berikutnya.

“Bahkan menurut laporan dari para jemaah haji yang kami terima dari beberapa daerah, menyatakan ini sangat puas. Jadi kami mohon ini untuk langkah ke depan, untuk menjadikan satu perbaikan lagi,” ujar Abdul Wachid dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta RDP dengan BPKH di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Meski mengapresiasi pelaksanaan haji tahun ini, Abdul Wachid meminta Kementerian Haji dan Umrah memperkuat pelayanan di daerah, terutama ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pada Kantor Urusan Haji tingkat kabupaten/kota.

Menurutnya, keterbatasan personel masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Tengah yang memiliki jumlah jemaah haji cukup besar. Bahkan, terdapat daerah yang belum memiliki Kantor Urusan Haji.

“Ini sampai sekarang belum ada, Pak Menteri. Personelnya, bahkan ada personel cuma satu, cuma dua, bahkan kantornya saja yang belum ada,” katanya.

Advertisement

Ia mencontohkan kondisi di Temanggung dan Kudus yang masih kekurangan personel. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dibenahi mengingat persiapan penyelenggaraan haji berikutnya sudah dimulai, termasuk proses pendaftaran, pengurusan paspor, dan pelunasan biaya haji.

“Tenaga di bawah ini menjerit, jadi tolong Pak Menteri segera ambil tindakan untuk memenuhi SDM yang ada di masing-masing kantor,” tegasnya.

Legislator Gerindra itu meminta kebutuhan SDM di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi segera dipenuhi agar pelayanan jemaah sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji dapat semakin baik dan lancar.

“Diperbaiki, terutama sumber daya manusianya. SDM-nya ditingkatkan ke kabupaten, provinsi, segera dipenuhi, agar pelaksanaan haji ke depan lebih baik, lebih lancar,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...