Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Tekankan Komunikasi Pemerintah sebagai Alat Persatuan Nasional

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya komunikasi pemerintah sebagai instrumen untuk memperkuat persatuan nasional. Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026).

Syahganda menegaskan bahwa arahan presiden akan menjadi fokus utama Bakom ke depan. Menurutnya, peran komunikasi pemerintah tidak hanya terbatas pada sosialisasi program, tetapi juga menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan presiden kepada publik.

“Arahan Presiden adalah bagaimana komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” ujar Syahganda usai dilantik.

Dalam menjalankan amanah tersebut, Syahganda menyatakan Bakom akan meneruskan program komunikasi yang telah berjalan sekaligus memperkuat strategi dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan algoritma digital. Ia berencana membentuk tim khusus untuk mengkaji dampak teknologi terhadap penyampaian pesan pemerintah.

“Kita akan mengembangkan tim khusus untuk mempelajari bagaimana algoritma bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran presiden dengan masyarakat. Selain dibantu teman-teman media, kita juga memikirkan mitigasi hal tersebut ke depan,” jelasnya.

Advertisement

Selain adaptasi teknologi, penguatan komunikasi juga akan dilakukan melalui dialog yang lebih intensif dengan insan pers. Syahganda berharap interaksi ini dapat berfungsi dua arah: menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

“Harus ada dialog yang intensif dengan teman-teman wartawan, sehingga pesan pemerintah sampai ke masyarakat dan aspirasi masyarakat kembali ke pemerintah,” tuturnya.

Syahganda juga mengapresiasi peran media yang selama ini membantu mengkomunikasikan program dan pemikiran presiden. Ia menilai pemahaman publik terhadap pemikiran konstitusional kepala negara sama pentingnya dengan pengetahuan tentang program kerja.

“Program itu penting, tapi pikiran-pikiran konstitusional beliau juga harus sampai ke rakyat. Itu yang menjadi prioritas kami,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...