Nasional
Ferdinand Hutahaean: Pak Jokowi Segera Nonaktifkan Jaksa Agung Burhanuddin
Kabarpolitik.com, JAKARTA– Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menonaktifkan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.
Hal ini terkait adanya dugaan orang nomor satu di korps Adhyaksa tersebut dalam kasus suap Djoko Tjandra yang ikut melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
“Pak @mohmahfudmd sbg @PolhukamRI hrs segera mengusulkan kps Presiden @jokowi agar segera menonaktifkan Jaksa Agung @KejaksaanRI,” kata Ferdinand di akun Twitternya, Kamis (27/8/2020).
Meski, Burhanuddin sudah membantah telah menerima laporan dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari perihal pertemuan Pinangki dengan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Malaysia. Menurut Ferdinand, penonaktifan itu penting demi menjaga penyelidikan.
“Pengakuan Pinangki patut diduga benar meski dibantah olh Burhanuddin. Demi kepentingan kebenaran dan keadilan serta penyelidikan nonaktifkan segera,” lanjut Ferdinand.
Sebelumnya, Burhanuddin juga membantah pernah melakukan video call dengan Pinangki setelah Djoko Tjandra membayar 100 juta dollar Amerika Serikat terkait kepengurusan fatwa. Informasi tersebut tertuang dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi 22 Agustus 2020, seperti dilansir dari Tempo.co.
“Jaksa Pinangki melaporkan lewat video call kepergiannya bertemu Djoko Tjandra stlh ada kesepakatan USD 10 Juta ? Benarkah ini wahai pak Jaksa Agung? Pak Pres @jokowi pak @mohmahfudmd , sdh saatnya Jakgung dinonaktifkan dulu utk penyelidikan @KejaksaanRI,” tutup Ferdinand. (msn/fajar)rn(Fajar)rn
Rokhmat Ardiyan Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kuningan Terdampak Kekeringan
HUT ke-18 PIRA, Novita Wijayanti Dorong Perempuan Tak Takut Deteksi Dini Kanker
Abdul Wachid Dorong Perhatian Khusus Kesejahteraan Pendidik Sekolah Rakyat Berbasis Asrama
Bob Hasan: Baleg Buka Peluang Revisi UU DKJ Masuk Prioritas Prolegnas 2027
Himmatul Aliyah Soroti Dampak Seleksi Mandiri PTN terhadap Perguruan Tinggi Swasta
Kunjungi Pasar Cipinang, Titiek Soeharto Tegaskan Cadangan Beras 4,8 Juta Ton Cukup Penuhi Kebutuhan
Presiden Prabowo Tekankan Komunikasi Pemerintah sebagai Alat Persatuan Nasional
Presiden Prabowo Lantik Syahganda dan Fadli sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...