Selain Terlilit Masalah Utang, Aset PLN Mulai Disorot KPK

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Lagi-lagi di tengah kondisi sulit Pemerintah terus didesak dengan kebutuhan utama yang kini menjadi beban perusahaan negara. Salah satunya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terus berharap pemerintah cepat membayar sisa utang Rp38 triliun.

Utang pemerintah itu sebenarnya tidak sebanding jika dibandingkan utang PLN yang menembus Rp500 triliun yang diperuntukan bagi investasi.

Di tengah polemik yang muncul, PLN juga mendapat sorotan tajam dari publik terkait membengkaknya tagihan listrik.”Kalau beban utang itu dijatuhkan pada konsumen, ini sungguh tak adil. Kami rakyat tentu tidak tahu standar menghitung PLN. Angka meteran biasa saja, normal di masa pandemi ini, tapi anehnya naik tagihan,” ujar Bahurmuhin warga Serpong kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Senin (31/8).

Selain sorotan publik, PLN pun mendapat warning oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya soal aset. Sampai-sampai Ketua KPK Firli Bahuri berharap PLN mampu mengendalikan dan memanfaatkan aset dangan baik, lewat sinergisitas.

”Masalah kan tidak hanya utang atau aset, ada beberapa hal misalnya soal permasalahan tanah dan sertifikasi tanah, pemerintah daerah, Kementerian ATR BPN, dan juga PLN,” terang Firli.

Ya, perusahaan yang kerap menuai kontroversi itu kini belum dapat mengembalikan utang yang ditaksir menembus Rp500 triliun hingga akhir 2019. Utang tersebut berasal dari kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun selama lima tahun.rn(Fajar)rn