Ajeng Wira Wati Sambut Putusan MK Soal Sekolah Gratis, Dorong Kesejahteraan Guru dan Perluasan Akses

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa pendidikan dasar wajib diberikan secara gratis. Ia menyebut kebijakan ini sejalan dengan langkah Pemerintah Kota Surabaya yang telah lebih dulu menggratiskan jenjang SD dan SMP negeri.

“Putusan MK ini menegaskan kembali bahwa sekolah harus gratis. Di Surabaya, kami sudah memperluas akses pendidikan gratis untuk SD dan SMP negeri. Artinya, tidak ada lagi alasan soal biaya bagi anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

Ajeng juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap sekolah swasta. Ia menjelaskan, Surabaya telah mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) khusus untuk sekolah swasta yang menetapkan SPP di bawah Rp500.000 per bulan.

“Ini bentuk keberpihakan kami terhadap pendidikan inklusif. Tidak hanya BOS dari pusat, tapi juga BOPDA dari daerah untuk sekolah swasta yang terjangkau,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional ke depan selaras dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto, terutama terkait program Sekolah Rakyat.

“Sekolah rakyat adalah program terobosan. Gratis, berbasis asrama, dan mencakup biaya hidup anak-anak. Mulai dari makan, minum, hingga tempat tinggal,” jelas Ajeng.

Menurutnya, konsep ini akan sangat membantu masyarakat tidak mampu dan Surabaya siap mendukung implementasinya.

Namun demikian, Ajeng mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menyoroti belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pemenuhan hak-hak guru dan penyediaan fasilitas pendukung seperti smart board.

“Kalau bicara kualitas pendidikan, kita tidak bisa lepas dari guru. Sayangnya, juknis tentang kesejahteraan guru belum ada. Harus ada kejelasan, termasuk soal pengadaan fasilitas pembelajaran,” tandasnya.

Sebagai penutup, Ajeng menegaskan bahwa pendidikan dasar harus menjangkau semua kalangan, termasuk warga yang tertinggal secara usia atau kondisi sosial ekonomi. Ia mendorong agar program Kejar Paket juga digratiskan.

“Prinsipnya, tidak boleh ada anak di Surabaya yang tertinggal pendidikan. SD, SMP harus gratis, dan Kejar Paket juga harus tersedia untuk mereka yang membutuhkannya,” pungkasnya.