Connect with us

Politik

Akses Kredit UMKM Terhambat, Annisa Mahesa Desak SLIK Lebih Ramah Rakyat Kecil

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Annisa Mahesa, menerima langsung keluhan masyarakat terkait sulitnya akses pembiayaan akibat riwayat kredit buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini terungkap saat ia melakukan kunjungan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Rabu (18/6/2025).

Dalam dialog terbuka, sejumlah pelaku usaha kecil menyampaikan kegelisahan mereka karena catatan kredit negatif yang masih membekas di SLIK OJK, meskipun nominal kredit macet yang tercatat tergolong kecil.

“Kami pengusaha kecil mengalami kebangkrutan. Saat ingin bangkit dan mengajukan pinjaman baru, kami terhambat karena catatan BI Checking. Kredit macet hanya Rp600 ribu, tapi sudah tidak bisa akses bank lagi,” keluh salah satu warga.

Masyarakat juga mempertanyakan kemungkinan penghapusan atau pembersihan data kredit buruk di SLIK OJK, khususnya bagi UMKM yang kolaps akibat dampak pandemi COVID-19.

Menanggapi hal tersebut, Annisa Mahesa menyampaikan bahwa sistem SLIK OJK perlu ditinjau ulang agar lebih inklusif dan adil bagi pelaku UMKM yang sedang berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Advertisement

“Saya akan terus berkoordinasi dengan OJK untuk membahas hal ini, khususnya bagi pengusaha kecil yang memiliki catatan kredit buruk di masa lalu. Saya ingin mendorong diterapkannya second chance policy, atau kebijakan kesempatan kedua,” jelas Annisa.

Menurutnya, kebijakan ini penting agar pelaku usaha yang terdampak krisis memiliki ruang untuk kembali mendapatkan akses modal, dengan tetap menunjukkan komitmen dan itikad baik.

“Tentu kebijakan ini harus diikuti dengan komitmen menyelesaikan kewajiban sebelumnya serta kesungguhan dalam mengelola keuangan dengan lebih baik ke depan,” tegasnya.

Annisa Mahesa menambahkan, ia akan memperjuangkan aspirasi ini melalui forum resmi bersama OJK dan kementerian terkait agar pelaku UMKM tidak terjebak dalam sistem yang menghambat pemulihan ekonomi rakyat kecil.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...