Bahtra Banong Dorong Daerah Otonomi Baru Tingkatkan Kemandirian Fiskal

rnWakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal bagi daerah otonomi baru (DOB) agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.rn“Bandung Barat ini adalah salah satu daerah otonomi baru yang dimekarkan sekitar 18–20 tahun lalu. Kami datang ke sini untuk melihat sejauh mana kemandirian fiskalnya, apakah masih tinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat atau sudah mulai mandiri,” ujar Bahtra usai Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kantor Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).rnMenurutnya, hasil evaluasi terhadap DOB yang sudah berjalan menjadi acuan penting dalam menilai kelayakan usulan pemekaran daerah baru, yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 340 daerah.rn“Kalau ternyata daerah-daerah otonomi baru yang sudah terbentuk belum menunjukkan hasil yang baik, itu menjadi indikator bahwa kedepan syarat pembentukan DOB harus diperketat. Terutama karena kita bicara soal dana transfer,” jelasnya.rnBahtra mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki Komisi II, sekitar 60–70 persen pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Dari lebih dari 400 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sebagian kecil yang telah memiliki kemandirian fiskal yang memadai.rn“Kalau kepala daerah dan perangkatnya tidak kreatif, mustahil daerah bisa sejahtera. Dengan ketergantungan 60–70 persen terhadap dana transfer, tentu daerah akan sulit berkembang,” tegasnya.rnUntuk itu, Komisi II DPR RI mendorong kepala daerah agar memaksimalkan potensi sumber daya lokal, terutama melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.rn“Bandung Barat ini punya potensi pariwisata besar dan letaknya strategis, dekat Jakarta. Wisatawan bisa datang lewat tol kurang dari dua jam. Ini potensi ekonomi yang harus dikelola dengan baik,” paparnya.rnLebih lanjut, Bahtra menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat melalui kenaikan pajak.rn“PAD bisa ditingkatkan tanpa membebani rakyat, misalnya melalui optimalisasi aset daerah, pariwisata, dan BUMD. Ini yang kami dorong agar daerah bisa tumbuh dan mandiri,” tutupnya.