Connect with us

Politik

Bambang Haryo Desak Pemkot Surabaya Tindaklanjuti Masalah Sedimentasi di Pantai Kenjeran

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, kembali menyoroti persoalan lingkungan yang belum terselesaikan di Surabaya. Dalam kunjungan resesnya pada Kamis (19/6/2025), ia meninjau langsung Pantai Kenjeran Lama dan menerima keluhan nelayan terkait sedimentasi lumpur yang menghambat aktivitas melaut.

Menurut para nelayan, endapan lumpur di kawasan pesisir telah mencapai kedalaman setinggi dada orang dewasa, sehingga menyulitkan perahu untuk berlayar. Masalah ini sudah terjadi sejak 2017, namun belum mendapat penanganan serius dari pemerintah kota.

“Persoalan ini sudah bertahun-tahun dikeluhkan, tapi belum ada langkah konkret. Sebagai bentuk kepedulian, saya bantu pengerukan awal dengan ponton dan excavator,” ujar Bambang.

Politikus Partai Gerindra itu menilai Pantai Kenjeran Lama memiliki nilai strategis, baik dari sisi pariwisata maupun ekonomi masyarakat pesisir. Ia bahkan menyebut, berdasarkan kajian bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), sedimentasi kemungkinan besar berasal dari material yang terbawa aliran lumpur Lapindo Sidoarjo.

“Saya mendorong Pemkot Surabaya agar turut bersuara dan mendorong Kementerian PUPR untuk turun tangan. Ini bukan sekadar soal wisata, tapi menyangkut keberlangsungan hidup nelayan,” tegasnya.

Advertisement

Ia juga mengkritik pemotongan sebagian anjungan di Kenjeran yang sebelumnya digunakan sebagai dermaga perahu. Menurutnya, anjungan seharusnya diperpanjang, bukan dipotong, agar memudahkan akses nelayan ke laut.

Menanggapi hal itu, Kepala UPTD Pengelola Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran, Rusdi Ismet, mengatakan akan menunggu arahan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Ia juga membuka ruang kolaborasi lintas instansi.

“Pak Bambang menyarankan sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya. Kami siap mengikuti arahan lebih lanjut,” ujar Rusdi.

Ia menambahkan bahwa sedimentasi telah terdeteksi sejak 2022 dan pihaknya masih menunggu hasil kajian untuk mengetahui penyebab pastinya.

Dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, desakan Bambang Haryo menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah agar segera mengambil langkah nyata dalam menangani sedimentasi dan merehabilitasi fasilitas pesisir, demi keberlangsungan ekosistem dan ekonomi nelayan Kenjeran.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...