SNI Jadi Kunci Daya Saing, Rahayu Saraswati Tekankan Perlindungan Industri dan Investasi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, kebijakan standardisasi harus mampu melindungi industri dalam negeri tanpa menghambat investasi maupun kolaborasi dengan pihak asing.

Rahayu menilai standardisasi merupakan instrumen penting untuk memastikan produk asing yang masuk ke Indonesia tidak mematikan industri lokal. Namun, penerapannya juga harus tetap menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor.

“Di satu sisi kita ingin untuk Indonesia ini, terutama produk-produk lokal, TKDN, keberpihakan kepada ekonomi bangsa. Kita mau ada keamanan. Kita mau ada perlindungan,” ujar Rahayu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VII DPR RI tentang SNI dengan para pakar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Srikandi Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan, perlindungan industri nasional tidak boleh membuat Indonesia menutup diri dari investasi. Sebaliknya, keterbukaan terhadap produk dan investasi asing juga tidak boleh mengorbankan keberlangsungan industri lokal.

“Di satu sisi kita mau untuk jangan terlalu mudah untuk barang asing masuk ke Indonesia dan akhirnya mematikan industri lokal. Tapi disisi lain kita juga mau untuk mereka masuk investasi,” katanya.

Karena itu, Rahayu mempertanyakan bagaimana SNI dapat dirancang sebagai instrumen yang mampu memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri sekaligus membuka ruang bagi investasi dan kerja sama internasional.

“Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kita mau melindungi industri lokal dengan memastikan bahwa pintu kita terbuka untuk kolaborasi,” tegasnya.

Menurut Rahayu, keseimbangan tersebut penting di tengah upaya Indonesia meningkatkan daya saing produk nasional. Standardisasi, kata dia, harus diterapkan secara proporsional agar mampu memberikan perlindungan sekaligus menciptakan ekosistem industri yang kompetitif.

Ia berharap pembahasan Panja Komisi VII DPR RI menghasilkan kebijakan standardisasi nasional yang tidak hanya melindungi pasar domestik, tetapi juga mendorong investasi, inovasi, dan kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.