Connect with us

Pemerintahan

Bertemu Kepala Desa, Presiden Dicurhati Soal Laporan dan Anggaran Operasional

Published

on

Presiden saat berdialog dengan Kepala Desa dalam acara yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (10/4). (Foto: Humas/Jay).

Presiden saat berdialog dengan Kepala Desa dalam acara yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (10/4). (Foto: Humas/Jay).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sampai hari ini data yang masuk setelah 4,5 tahun dana desa diberikan telah selesai 191.000 kilometer jalan desa, 24.000 unit posyandu, 50.000 PAUD, dan 8.900  pasar desa.

“Hati-hati, pasar desa itu penting karena dia adalah tempat berkumpulnya produk-produk petani, produk-produk nelayan, produk-produk usaha mikro yang ada di desa-desa,” ujar Presiden dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa se-Indonesia di Stadion Tenis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (10/4).


Hasil dana desa lainnya, menurut Presiden, 58.000 unit irigasi dan 1,1 juta meter jembatan yang dibangun. “Jumlah-jumlah seperti ini harus terus ditingkatkan karena ke depan Dana desa sekali lagi, akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya,” ujar Presiden.

Dalam setiap membangun apapun, jembatan, irigasi, embung, gedung olahraga misalnya, sambung Presiden, semuanya pastikan menggunakan barang-barang lokal agar uang 257 triliun tadi selalu berputar di bawah.

Advertisement

“Teori ekonominya seperti itu. Berputar di desa, jangan biarkan uang 257 triliun itu kembali lagi ke Jakarta, jangan,” ujarnya. Kalau membangun infrastruktur, lanjut Presiden, bahan bangunan dan tenaga kerjanya berasal dari desa sehingga anggaran akan mutar terus di desa tersebut.

Laporan Dana Desa

Sementara itu, terkait laporan dana desa, Presiden menyampaikan bahwa jika masih ruwet, ke depan akan disederhanakan sehingga lebih mudah dan gampang.

Saat dialog dengan peserta, Presiden Jokowi juga dikeluhkan dana operasional dan masalah laporan baik Zuriyatman dari Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Yuman Rahman Kabupaten Gorontalo maupun Lahmudin dari Aceh Tenggara.

Pada sesi dialog tersebut, Presiden menyampaikan untuk masalah dana operasional akan segera dicarikan solusinya setelah selesai dikalkulasi. “Yang kedua, mengenai ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa proses pelaporan nanti akan kita sederhanakan,” ujarnya.

Advertisement

Yang penting, lanjut Presiden, anggaran itu menetas betul menjadi barang dan digunakan bermanfaat untuk rakyat. “Nanti Pak Menteri Desa biar menyurati secara resmi kepada menteri keuangan tinggal saya nanti perintah kepada menteri keuangan,” ujar Presiden.

Menjawab pertanyaan wartawan usai acara, Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini Kepala Desa mengelola dana yang besar. “Artinya apa, kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa itu, untuk apapun,” tuturnya.

Untuk itu, Presiden menyampaikan bahwa diperlukan juga dana operasional sehingga kepala desa mampu mengontrol dan mengawasi penggunaan dana desa di lapangan secara efektif.

“Jangan sampai nanti enggak ada dana operasional kemudian cari-cari dengan jurus yang merupakan penyelewengan. Iya kan. Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada, itu akan lebih baik,” tambah Kepala Negara seraya menambahkan bahwa besarannya akan dihitung terlebih dahulu.

Turut mendampingi Presiden dalam acara kali ini, Menko Polhukam Wiranto, Seskab Pramono Anung, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (FID/EN)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...