Connect with us

Politik

Bimantoro Wiyono: Penegakan Hukum di Indonesia Makin Transparan dan Berkeadilan

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi kinerja maupun keterbukaan informasi publik. Peningkatan ini dinilai mampu memperkuat rasa keadilan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

“Penegakan hukum hari ini sudah berjalan dengan baik. Transparansi aparat semakin meningkat, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa keadilan benar-benar bisa terjadi,” ujar Bima, menjelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia menambahkan, transparansi yang mulai terbangun menunjukkan komitmen aparat untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan terbuka, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meski begitu, Bima mengakui masih ada tantangan, termasuk pola budaya di internal aparat yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan.

“Masih banyak oknum yang menerapkan pasal-pasal di luar konteks seharusnya, padahal masyarakat harusnya dilindungi sejak awal proses penyelidikan hingga penyidikan,” tegasnya.

Advertisement

Untuk memperkuat perlindungan warga, DPR tengah menggodok Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Bima optimistis, KUHAP baru akan memberikan landasan hukum lebih jelas dan melindungi hak warga sejak awal proses pemeriksaan.

“Insya Allah, dengan KUHAP yang baru, masyarakat akan mendapat perlindungan lebih kuat saat terlibat dalam proses hukum,” ucapnya.

Sejalan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Bima menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan diawasi secara efektif. DPR melalui Komisi III akan terus mengawal reformasi hukum agar tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pembenahan sistem, pencegahan pelanggaran, dan penguatan budaya hukum yang adil.

“Dengan begitu, penegakan hukum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara nyata,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...