Budi Djiwandono: Kesepakatan IEU-CEPA Bukti Diplomasi Ekonomi Indonesia Makin Strategis

Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budi Djiwandono, mengapresiasi tercapainya kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU‑CEPA). Kesepakatan ini diumumkan pada Minggu, 13 Juli 2025, di Brussels oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, setelah melalui hampir satu dekade dan 19 putaran negosiasi.

“Kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan komitmen Indonesia membangun hubungan dagang yang setara, strategis, dan saling menguntungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diplomasi ekonomi kita terbukti bisa dikelola secara kolaboratif dalam kerangka perdagangan bebas dan adil,” ujar Budi, Senin (14/7/2025).

Fraksi Gerindra menilai, IEU‑CEPA akan membuka akses lebih luas ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa. Nilai perdagangan yang saat ini mencapai USD 30 miliar (setara Rp480 triliun) diproyeksikan meningkat tajam, terutama dengan diterapkannya tarif nol untuk sekitar 80% komoditas ekspor Indonesia.

“Kesepakatan ini bukan hanya membuka peluang ekspor baru, tetapi juga mendorong diversifikasi mitra dagang, memperkuat industri bernilai tambah, membuka lapangan kerja berkualitas, dan memperbesar arus investasi ke dalam negeri,” lanjutnya.

Tak hanya soal perdagangan dan investasi, Budi juga menyoroti aspek konektivitas antar warga, khususnya lewat kebijakan visa cascade Uni Eropa yang mempermudah WNI memperoleh visa Schengen multi-entry.

“Mobilitas manusia adalah bagian penting dari kemitraan strategis. Akses visa yang lebih mudah akan mendukung partisipasi warga Indonesia dalam pendidikan, riset, kewirausahaan, dan diplomasi budaya di Eropa,” jelasnya.

Di tengah ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, perang dagang, dan tren deglobalisasi, Fraksi Gerindra memandang kesepakatan ini sebagai bukti nyata komitmen Indonesia untuk tetap mengedepankan kolaborasi yang saling menghormati dan menguntungkan.

“Ketika sebagian pihak memilih jalan konfrontatif dan proteksionis, pemerintahan Presiden Prabowo justru menunjukkan bahwa kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menghormati adalah jalan terbaik menuju kemakmuran bersama,” tutup Budi.