Connect with us

Pemerintahan

Buka Rakernas HAKLI, Wapres Dorong Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak untuk Mempercepat Penurunan Stunting

Published

on

Jakarta, Wapresri.go.id – Peningkatan akses air minum dan sanitasi dinilai menjadi prioritas dalam upaya pemerintah mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Ditargetkan pada 2024, akses rumah tangga terhadap air minum layak tercapai 100 persen, sedangkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak tercapai 90 persen. Namun, tren kenaikan cakupan layanan keduanya dalam tiga tahun terakhir ini tidak signifikan, yaitu di bawah tiga persen.

Saat ini, rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,7 persen, sedangkan akses terhadap sanitasi layak sekitar 80,2 persen. Untuk itu, kinerja kedua layanan dimaksud perlu didorong secara intensif oleh semua pihak, termasuk Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

“Upaya ini diwujudkan melalui sinergi berbagai pihak, baik di pusat, daerah, dan desa, termasuk pelibatan para Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI),” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara daring Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III HAKLI, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Sabtu (26/03/2022).

Wapres lebih jauh meyakini kemitraan memainkan peran strategis dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dari 24,4 persen menjadi 14 persen di tahun 2024. Semua ini dimaksudkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

“Saya optimis, dengan kerja sama dan gotong royong diantara multiaktor, termasuk kalangan tokoh agama, insya Allah kita dapat menurunkan angka prevalensi stunting sesuai dengan target,” ujar Wapres dengan optimistis.

Advertisement

Sejalan dengan hal tersebut, sambung Wapres, rakernas yang akan dibukanya kali ini diharapkan mampu menjadi platform untuk menyinergikan program dan kapasitas HAKLI dalam upaya penurunan stunting.

“Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim, Rapat Kerja Nasional III Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2022, secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat HAKLI Arif Sumantri melaporkan detail penyelenggaraan rakernas yang mengetengahkan tiga isu strategis. Pertama, isu menyikapi pascapandemi COVID-19 yang menuntut transformasi dalam pelayanan primer, pelayanan rujukan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, teknologi kesehatan, dan pembiayaan kesehatan. Kedua, isu perubahan iklim yang berkaitan erat dengan ketersediaan air minum bersih. Ketiga, isu bonus demografi yang diarahkan sebagai SDM produktif dan inovatif. Untuk mengatasi kendala dan permasalahan dalam ketiga isu tersebut diperlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk bidan, tenaga gizi, dan tenaga sanitasi lingkungan.

“Harapan HAKLI dari rakernas ini akan memunculkan sebuah sinergi, integrasi lintas kementerian dan lintas sektor. Dan, HAKLI siap untuk sebagaimana di dalam Pasal 54 ayat 4 [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021] sebagai organisasi profesi yang memberikan peran advokasi, koordinasi, fasilitasi, dan rekomendasi,” ucap Arif.

“Dan, inilah kita harus siap untuk bersama kita bisa, dengan harapan bahwa masa depan produktif, kreatif, dan inovatif adalah harapan semua orang untuk bangsa yang sehat, negara yang kuat,” tambahnya.

Advertisement

Sebagai informasi, kegiatan ini mengusung tema “Integrasi Peran Strategis Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan dalam Pemberdayaan dan Penguatan Daya Dukung Pencapaian Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024”. Acara digelar secara luring dan daring, dari Hotel Mercure Tangerang BSD City, Kota Tangerang Selatan. Adapun tujuannya adalah mengoptimalkan peran organisasi profesi HAKLI melalui persamaan persepsi, kesepahaman, dan kesepakatan yang terintegrasi dalam pemberdayaan dan penguatan daya dukung pencapaian konvergensi penurunan stunting 2024.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Daerah Tangerang Selatan Bambang Noertjahjo, serta perwakilan dari unsur pemerintah pusat dan daerah, organisasi mitra, perguruan tinggi, praktisi, dan mahasiswa kesehatan lingkungan.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah. (RR/AS, BPMI-Setwapres)

https://www.youtube.com/watch?v=rkUPKYPB6lo

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...