Dukung Program 3 Juta Rumah, Novita Wijayanti: Rumah Layak adalah Hak Dasar Rakyat

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, menyatakan dukungan penuhnya terhadap Program Strategis Nasional pembangunan 3 juta rumah rakyat yang menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Program 3 juta rumah ini bukan sekadar pencapaian angka, tapi soal menjawab harapan jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau. Rumah adalah hak dasar, dan merupakan pondasi utama kesejahteraan rakyat,” tegas Novita, Jumat (25/7/2025).

Program tersebut mencakup pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan serta 2 juta rumah di daerah pedesaan dan pelosok. Selain itu, turut diperkuat dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Novita mengapresiasi langkah cepat Menteri PKP dalam menerjemahkan arahan Presiden melalui terobosan inovatif, seperti pemanfaatan aset negara termasuk lahan Lapas Cipinang sebagai alternatif penyediaan lahan hunian. Ia menilai langkah ini sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan.

“Kreativitas dalam memanfaatkan aset negara menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar ingin hadir secara konkret untuk rakyat, bukan hanya di atas kertas,” ungkapnya.

Sebagai legislator, Novita juga menekankan pentingnya penyederhanaan syarat dan mekanisme bagi penerima manfaat, agar keluarga kecil yang benar-benar membutuhkan tidak terhambat oleh birokrasi yang rumit.

“Saya sering turun ke lapangan dan melihat langsung rumah warga yang tidak layak huni lembab, sempit, bahkan tanpa akses sanitasi. Program ini bisa jadi harapan nyata asalkan pelaksanaannya berpihak pada rakyat kecil dan tidak berbelit di lapangan,” ujarnya.

Menurut Novita, program 3 juta rumah rakyat ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memastikan pemerataan kesejahteraan.

Komisi V DPR RI, lanjutnya, siap mengawal program ini dari sisi penganggaran, regulasi, hingga pengawasan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.