Connect with us

Politik

Endipat Wijaya: Pengaturan Ruang Udara Bali Harus Jaga Budaya dan Keselamatan

Published

on

Pengaturan ruang udara di Bali menjadi salah satu fokus penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara yang sedang digodok DPR RI. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya, menegaskan bahwa aturan yang disusun harus mampu menjaga keseimbangan antara kelestarian budaya lokal dan keselamatan penerbangan.

“Bali ini sangat kompleks. Ada wilayah laut, sipil, dan budaya yang luar biasa indah. Budaya harus tetap lestari, tapi keselamatan penerbangan juga tidak boleh diabaikan,” ujar Endipat saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Pansus di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (12/7/2025).

Salah satu isu yang disoroti adalah tradisi masyarakat Bali yang kerap menerbangkan layang-layang berukuran besar. Jika tidak diatur, tradisi ini dapat membahayakan jalur penerbangan.

“Kita tahu bangunan di Bali sudah tertata dengan batas ketinggian. Tapi layang-layang? Belum ada yang atur. Ini yang perlu dibicarakan bersama pemerintah daerah agar budaya tetap hidup, tapi keselamatan tetap dijaga,” ucapnya.

Endipat menegaskan bahwa DPR tidak ingin membuat aturan secara top-down tanpa mempertimbangkan kondisi daerah. Oleh karena itu, pembahasan RUU akan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lokal.

Advertisement

“Kami ke Bali bukan sekadar sosialisasi, tapi ingin mendengar langsung masukan masyarakat. Ini adalah hak warga daerah agar pendapatnya dipertimbangkan dalam penyusunan UU,” katanya.

Ia juga menyebut Bali sebagai contoh nyata bahwa pengaturan ruang udara tidak bisa disamaratakan. Selain faktor geografis dan lalu lintas penerbangan yang padat, Bali memiliki kekhasan budaya yang wajib dihormati.

“Kalau ruang udara Bali tidak diatur dengan baik, keselamatan penerbangan bisa terganggu. Dan itu akan berdampak langsung ke sektor pariwisata,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu. “Kita ingin aturan ini adil, menjaga budaya, tapi tetap mengedepankan keselamatan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...