Endro Hermono Soroti Pelayanan Jemaah Haji Lansia di Embarkasi Haji Balikpapan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endro Hermono, mengapresiasi peningkatan fasilitas fisik yang dilakukan oleh Embarkasi Asrama Haji Balikpapan dari tahun ke tahun. Namun, ia menekankan bahwa perhatian utama seharusnya tertuju pada aspek pelayanan dan pengelolaan jemaah, bukan semata pada infrastruktur.

“Kami menghargai peningkatan fasilitas, dan harapannya terus berlanjut. Tapi yang lebih penting adalah pelayanan kepada calon tamu Allah. Asrama haji ini adalah titik awal dan akhir jemaah, sehingga harus benar-benar prima,” ujar Endro di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/7/2025).

Endro mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya jumlah jemaah lanjut usia (lansia) dan angka kematian jemaah haji Indonesia, yang juga menjadi perhatian Pemerintah Arab Saudi. Ia menyoroti lemahnya proses pemeriksaan kesehatan sebagai faktor penyebab utama.

“Kami mendapat informasi, dari 41 jemaah berusia 91 tahun, sembilan di antaranya wafat. Itu hampir 15 persen. Pertanyaannya, apakah mereka sejak awal memang layak diberangkatkan atau ada kondisi memburuk yang diabaikan?” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Ia mengakui bahwa menunda keberangkatan jemaah lansia bukanlah keputusan mudah, mengingat banyak dari mereka telah menunggu bertahun-tahun. Namun, aspek keselamatan dan kelayakan medis harus menjadi prioritas utama.

Endro juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian data antara sistem Siskohat di Indonesia dan sistem E-Hajj di Arab Saudi, yang kerap memicu masalah dalam identifikasi dan pengelompokan jemaah.

“Kami menerima laporan adanya perbedaan nama jemaah antara sistem Indonesia dan Arab Saudi. Ini bisa disebabkan oleh pergantian nama atau kelalaian administrasi. Harus ada penertiban serius,” ucapnya.

Ia meminta Kementerian Agama dan instansi terkait memberikan laporan detail mengenai kondisi jemaah wafat serta proses validasi data sebelum keberangkatan. Laporan ini penting untuk dibahas dalam rapat evaluasi bersama mitra kerja, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kemenag.

“Kami ingin tahu apakah kematian jemaah disebabkan oleh kondisi medis yang tak layak sejak awal. Jika benar, ini harus menjadi catatan penting untuk memperbaiki prosedur dan tanggung jawab screening kesehatan ke depan,” pungkasnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji, dengan harapan pelayanan jemaah ke depan dapat berjalan lebih profesional, aman, dan manusiawi.