Connect with us

Politik

Husni: Efisiensi Penerbangan Kunci Jaga Biaya Haji Tetap Terjangkau

Published

on

Peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M diharapkan tidak diikuti kenaikan biaya yang harus ditanggung jemaah. Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menilai efisiensi sejumlah komponen, terutama penerbangan, penting dilakukan untuk menjaga biaya haji tetap terjangkau.

Husni mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya berada di kisaran Rp87 juta. Di tengah perubahan kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah, ia berharap peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan tanpa menambah beban jemaah.

“Kalau kemarin itu kurang lebih Rp87 juta. Ada kenaikan 6 persen karena memang kurs kita, artinya rupiah kita melemah,” ujar Husni saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu menyebut komponen penerbangan menjadi salah satu ruang utama untuk melakukan efisiensi. Menurutnya, sekitar 40 persen biaya penerbangan berasal dari avtur dan sekitar 30 persen lainnya merupakan biaya sewa pesawat.

“Komponen terbesar daripada biaya haji itu adalah penerbangan. Penerbangan itu sekitar 40 persen adalah avtur, kemudian sekitar 30 persen adalah leasing pesawat,” katanya.

Advertisement

Karena itu, Husni mendorong efisiensi harga avtur, termasuk dengan menyeragamkan harga avtur bagi penerbangan jemaah haji dari seluruh embarkasi. “Kita berharap Pertamina bisa memberikan harga avtur yang sama untuk seluruh embarkasi,” tuturnya.

Efisiensi juga dinilai dapat dilakukan melalui biaya sewa pesawat. Menurut Husni, pelaksanaan haji pada Mei 2027 yang bukan merupakan periode puncak penerbangan dapat menjadi peluang untuk memperoleh harga sewa yang lebih kompetitif.

“Demikian juga leasing pesawat, kita berharap bisa lebih murah karena bulan Mei itu bukan peak season daripada pesawat. Artinya, harga sewanya bisa lebih murah,” ucapnya.

Husni menegaskan efisiensi diperlukan agar peningkatan kualitas pelayanan haji tidak otomatis meningkatkan biaya yang ditanggung jemaah.

“Presiden sudah menyampaikan bahwa pelayanan harus lebih baik, tetapi harga harus lebih murah,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...