Kawendra Lukistian Desak Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah melalui Optimalisasi Aset dan Digitalisasi

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti sejumlah persoalan strategis yang berpotensi menghambat percepatan program pembangunan 3 juta rumah salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset negara serta percepatan transformasi digital di tubuh BUMN terkait, yakni Perum Perumnas dan PT Pembangunan Perumahan (Persero).

“Program 3 juta rumah ini masih jauh dari proporsional. Tapi kita punya harapan besar agar benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Perumnas dan PT PP di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Ia menyoroti tingginya backlog kepemilikan rumah di berbagai daerah. Data Kementerian PUPR mencatat hingga akhir 2024 masih terdapat kekurangan sekitar 11 juta unit rumah, sementara pertumbuhan rumah tangga baru mencapai hampir 800 ribu per tahun.

“Kalau kondisi ini tidak dicermati serius, program besar pemerintah bisa berhenti hanya sebagai angka di atas kertas,” tegas politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Kawendra juga menyoroti lambannya pemanfaatan aset tanah milik Perumnas dari skema Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai. Dari aset senilai Rp1,1 triliun seluas 9,56 hektare, realisasi pembangunan rumah masih sangat minim.

“Dari target 10 hingga 14 ribu unit rumah melalui FLPP, yang terealisasi baru sekitar 9–13 persen. Ini harus dikonsentrasikan lagi, karena jadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden,” tegasnya.

Di sisi lain, Kawendra mencermati tantangan pendanaan yang dihadapi PT PP. Hingga semester I 2025, kontrak baru yang berhasil dibukukan hanya Rp9,37 triliun atau sekitar 32,87 persen dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, 46,29 persen berasal dari dana BUMN dan hanya 31,73 persen dari swasta. Pendapatan perusahaan juga turun 23,9 persen pada kuartal I 2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Ini perlu perhatian agar tekanan keuangan perusahaan bisa dikendalikan dan target dapat tercapai,” katanya.

Lebih lanjut, Kawendra menekankan pentingnya transformasi digital di kedua BUMN tersebut. Menurutnya, digitalisasi adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempercepat akses layanan bagi masyarakat.

“Sekarang eranya digital. Jika tidak bertransformasi, kita akan tertinggal. Transformasi digital akan membuat pelayanan lebih cepat, proyek lebih efisien, dan informasi lebih transparan,” jelasnya.

“Kita semua punya tanggung jawab memastikan program ini benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar target yang tak tercapai,” tutup Kawendra.