Connect with us

Hukum

Kejagung Tunggu Hingga Besok soal Klarifikasi Pemblokiran Pemilik Rekening Saham Jiwasraya

Published

on

Kabarpolitik.com.COM – Jumat (21/2/2020) besok, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) memberi batas akhir kepada pemilik rekening untuk datang  mengklarifikasi Single Investor Identification (SID) atas pemblokiran rekening sahamnya dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.

“Diberi kesempatan untuk segera mengajukan keberatan dan klarifikasi serta verifikasi tentang kepemilikan rekening sahamnya sampai dengan besok, hari Jum’at (21/2/2020),” kata Hari di Gedung Bundar Kejagung RI, Jakarta, Kamis (19/2/2020).

Hari mengungkapkan bahwa para pihak yang mendatangi Kejagung untuk diminta klarifikasi dan verifikasi terkait kepemilikan SID hari ini antara lain, M. Andi Arslan Djunai, Herick Erman, Mediarto Prawiro, Mursid Mudiantoro, Leonard Hartana, Vinisha Dixon Mohinani,  Adi Suprianta, Raymond Aguswiryawan dan Tri Wahyu Handayani.

Kemudian, Andreas Eka Putra, Edmond Setiadarma, Alex Widi Kristiono, Ferry Ricardo, Navin Kumar C Dodani, Bernard Saleh, William Honoris, Stephen Raja Ratnam, Agus Hartono, dan Jeffry Wikarsa.

“Hingga saat ini, sekitar 72 orang sudah datang mengklarifikasi dan verifikasi rekening saham SID terkait pemblokiran dalam kasus Jiwasraya,” ujarnya.

Advertisement

Diketahui, Kejagung akan segera membuka pemblokiran atas SID rekening saham dalam penyidikan kasus Asuransi Jiwasraya.

Hari mengatakan bahwa pembukaan blokir itu akan dilakukan pada Senin 24 Februari 2020. “Mudah-mudahan Senin (pekan depan) sudah mulai ada (yang dibuka),” kata Hari di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (19/2/2020) lalu.

Sebelumnya Kejagung telah melakukan pemeriksaan sekaligus klarifikasi terhadap sejumlah pihak pemilik rekening saham yang keberatan atas pemblokiran rekening saham yang diduga terkait perkara korupsi Jiwasraya.

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah mengatakan terdapat 212 SID rekening saham yang sudah diblokir. 212 SID itu, lanjut Febrie merupakan bagian dari 800 subrekening yang diblokir beberapa waktu lalu.

“Oleh karena itu, penyidik dalam minggu ini konsentrasi melakukan klarifikasi agar cepat selesai, mana yang akan dipertahankan penyidik untuk melakukan pemblokiran mana yang akan dibuka blokir tersebut,” ujar Senin (17/2/2020) lalu.[ab]

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...