Connect with us

Hukum

Kejagung Tunggu Hingga Besok soal Klarifikasi Pemblokiran Pemilik Rekening Saham Jiwasraya

Published

on

Kabarpolitik.com.COM – Jumat (21/2/2020) besok, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) memberi batas akhir kepada pemilik rekening untuk datang  mengklarifikasi Single Investor Identification (SID) atas pemblokiran rekening sahamnya dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.

“Diberi kesempatan untuk segera mengajukan keberatan dan klarifikasi serta verifikasi tentang kepemilikan rekening sahamnya sampai dengan besok, hari Jum’at (21/2/2020),” kata Hari di Gedung Bundar Kejagung RI, Jakarta, Kamis (19/2/2020).

Hari mengungkapkan bahwa para pihak yang mendatangi Kejagung untuk diminta klarifikasi dan verifikasi terkait kepemilikan SID hari ini antara lain, M. Andi Arslan Djunai, Herick Erman, Mediarto Prawiro, Mursid Mudiantoro, Leonard Hartana, Vinisha Dixon Mohinani,  Adi Suprianta, Raymond Aguswiryawan dan Tri Wahyu Handayani.

Kemudian, Andreas Eka Putra, Edmond Setiadarma, Alex Widi Kristiono, Ferry Ricardo, Navin Kumar C Dodani, Bernard Saleh, William Honoris, Stephen Raja Ratnam, Agus Hartono, dan Jeffry Wikarsa.

“Hingga saat ini, sekitar 72 orang sudah datang mengklarifikasi dan verifikasi rekening saham SID terkait pemblokiran dalam kasus Jiwasraya,” ujarnya.

Advertisement

Diketahui, Kejagung akan segera membuka pemblokiran atas SID rekening saham dalam penyidikan kasus Asuransi Jiwasraya.

Hari mengatakan bahwa pembukaan blokir itu akan dilakukan pada Senin 24 Februari 2020. “Mudah-mudahan Senin (pekan depan) sudah mulai ada (yang dibuka),” kata Hari di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (19/2/2020) lalu.

Sebelumnya Kejagung telah melakukan pemeriksaan sekaligus klarifikasi terhadap sejumlah pihak pemilik rekening saham yang keberatan atas pemblokiran rekening saham yang diduga terkait perkara korupsi Jiwasraya.

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah mengatakan terdapat 212 SID rekening saham yang sudah diblokir. 212 SID itu, lanjut Febrie merupakan bagian dari 800 subrekening yang diblokir beberapa waktu lalu.

“Oleh karena itu, penyidik dalam minggu ini konsentrasi melakukan klarifikasi agar cepat selesai, mana yang akan dipertahankan penyidik untuk melakukan pemblokiran mana yang akan dibuka blokir tersebut,” ujar Senin (17/2/2020) lalu.[ab]

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...