Sentil Anggaran Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya untuk ‘Makan’ ASN

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti efektivitas alokasi anggaran lembaga penyiaran publik agar tidak hanya terserap untuk kebutuhan internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mendorong evaluasi struktur anggaran agar porsi untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik dapat diperkuat.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Badan Standardisasi Nasional dan Lembaga Penyiaran Publik terkait pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2027 serta program yang akan didanai melalui DAK di Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Srikandi Fraksi Partai Gerindra itu menilai pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang bersumber dari APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pembiayaan kebutuhan aparatur memang penting, tetapi jangan sampai mengurangi ruang bagi program pelayanan publik.

“Reformasi harus dilakukan. Kalau sampai anggaran yang diberikan itu hanya cukup untuk memberi makan ASN, tapi tidak ada untuk program buat rakyatnya,” ujar Rahayu.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menyulitkan DPR ketika harus mempertanggungjawabkan kebijakan anggaran kepada masyarakat. Sebab, masyarakat berhak mengetahui manfaat yang mereka peroleh dari setiap rupiah APBN yang dialokasikan kepada lembaga negara.

“Kita sebagai wakil rakyat dipertanyakan oleh rakyat, mana APBN-nya yang untuk kita,” katanya.

Dalam konteks lembaga penyiaran publik, Rahayu menilai penguatan program semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Menurutnya, sarana publikasi milik negara harus mampu menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya.

“Sarana publikasi milik negara ini harusnya sampai ke seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.

Rahayu membuka peluang dukungan terhadap penambahan anggaran apabila diperlukan untuk memperkuat pelayanan publik. Namun, tambahan anggaran harus disertai kejelasan program, target, dan indikator kinerja agar peningkatan alokasi benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ia berharap pembahasan RKA K/L 2027 menjadi momentum untuk memperbaiki struktur penganggaran, sehingga belanja negara tidak hanya menopang kebutuhan internal lembaga, tetapi juga memperkuat program yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi publik yang berkualitas dan terpercaya.