Connect with us

Politik

Komisi IX DPR RI Dukung Skema Magang Gagasan Menko Muhaimin

Published

12 bulan ago

on

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, yang mendorong skema magang sebagai strategi percepatan penyerapan tenaga kerja nasional.rnMenurut Nihayatul, atau yang akrab disapa Ninik, skema magang menjadi jalan tengah yang realistis dan progresif di tengah tantangan ketenagakerjaan Indonesia saat ini.rn“Magang bukan hanya soal menambah pengalaman kerja, tapi juga jembatan nyata antara dunia pendidikan dan dunia industri. Ini adalah langkah solutif dan strategis untuk memangkas angka pengangguran,” tegasnya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).rnIa mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan regulasi dan koordinasi agar seluruh unit usaha, baik besar maupun kecil, dapat menerima dan menjalankan skema magang secara merata dan berkeadilan.rn“Jangan sampai yang menikmati skema ini hanya perusahaan besar di kota-kota besar. Pemerintah harus pastikan inklusivitas, agar UMKM dan perusahaan daerah juga bisa ikut terlibat,” ujarnya.rnLebih jauh, Ninik menekankan perlunya pengawasan terhadap implementasi magang agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja murah. Ia juga meminta adanya perlindungan hak-hak peserta magang, baik dari sisi keselamatan kerja maupun jaminan sosial.rn“Skema magang harus dikelola dengan prinsip pemberdayaan. Harapan kami, ini menjadi cara efektif untuk meminimalisir pengangguran, sekaligus membuka pintu kemandirian ekonomi masyarakat. Ketika rakyat punya pekerjaan, maka kesejahteraan akan menyusul,” pungkasnya.rnSebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong perusahan-perusahaan swasta membuka lebih banyak kesempatan magang untuk tenaga kerja terdidik demi mempercepat pengurangan angka pengangguran. Muhaimin optimistis skema magang menjadi solusi ketidakcocokan antara kebutuhan dunia industri dengan pasar tenaga kerja.rnMuhaimin meyakini melalui magang, para tenaga kerja terdidik akan diberikan kesempatan untuk dilatih hingga memenuhi standar yang dibutuhkan dunia industri.rn“Jadi ada mismatch ya. Di tingkat industri level atas, kesulitan nyari pekerja yang sesuai kebutuhan. Di level para pekerja, kesulitan mencari pekerjaan. Nah mismatch inilah yang kita ingin jembatani dengan pemagangan,” kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (30/7/2025).rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...