Connect with us

Politik

Lola Nelria Soroti Kasus Dugaan Salah Tangkap di Tasikmalaya

Published

on

JAKARTA (21 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menyoroti kasus dugaan salah tangkap oleh pihak kepolisian terhadap empat anak di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dituduh melakukan pengeroyokan.

Jadi memang kuncinya ada di korban. Kalau korban menyatakan memang bukan anak ibu-ibu dan bapak-bapak (yang menjadi pelaku), mungkin itu bisa jadi kuncinya,” ujar Lola dalam audiesi Komisi III DPR dengan orangtua anak yang diduga salah tangkap, di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Kesaksian para korban, kata Lola, menjadi sangat penting untuk menguak kasus itu. Jika kesaksian korban membenarkan keempat anak tersebut adalah pelaku pengeroyokan, tentu hal itu akan memberatkan dalam persidangan.

Legislator dari Dapil Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya) itu meyakini ada alasan kepolisian menetapkan anak-anak tersebut sebagai tersangka. Kini keempat anak tersebut sedang menjalani proses peradilan.

Jadi saya setuju dengan senior di sini, jadi ini kan memang sudah masuk ke tahap pengadilan. Mungkin lebih baik diperkuat bukti-bukti atau dasar-dasarnya kalau memang anak-anak kita bukan tersangkanya,” tegasnya.

Lola menegaskan Komisi III DPR tidak menutup mata dalam kasus itu dan akan mengawal kelanjutannya. Dia meminta kuasa hukum dan orangtua anak-anak tersebut menguatkan bukti jika anak-anak mereka tidak melakukan tindakan kriminal yang dituduhkan.

Menurut kuasa hukum anak-anak tersebut, Nunu Mujahidin, kasus itu berawal dari adanya kasus pengeroyokan di Kota Tasikmalaya pada 17 November 2024. Polisi pada 30 November 2024 menangkap 10 orang, empat di antaranya anak-anak. Empat anak tersebut dan satu orang dewasa ditetapkan menjadi tersangka, sementara sisanya menjadi saksi. Pada saat pemeriksaan, menurut Nunu, empat anak tersebut tidak didampingi kuasa hukum maupun orangtua.

Advertisement

Akhirnya, lanjut Nunu, proses hukum terhadap anak-anak tersebut masuk ke persidangan. Namun, pada 6 Januari 2025, hakim menolak dakwaan terhadap anak-anak tersebut dan memerintahkan untuk dibebaskan. Namun, pada hari yang sama, terbit dakwaan baru dengan perkara yang baru.

Dari proses persidangan, Nunu mengatakan tidak ada bukti anak-anak tersebut berada di lokasi pengeroyokan. Bahkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak berkaitan dengan kasus pengeroyokan tersebut. (Yudis/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...