Connect with us

Daerah

M Nasir Desak Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM Calon TKI Asal Riau

Published

on

SIAK – Kabupaten Siak terus dilirik. Kali ini Siak dikunjungi President dan CEO DSJ Holdings Inc Japan Izumi Hara. Ia merupakan pengusaha sukses asal Jepang yang jadi tamu istimewa Bupati Siak H Syamsuar di Komplek Abdi Praja Kediaman Bupati di Siak Sriindrapura. Kerja sama dibidang ketenagakerjaan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan pekan lalu.

Berdasarkan hasil pertemuan, terhitung 1 April 2019 mendatang, perusahaan Jepang tersebut akan membuka secara masif kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja produktif dan berkompeten dari berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satunya terbuka peluang bagi Provinsi Riau dengan jumlah yang tidak sedikit.

Tak tanggung-tanggung, jumlah tenaga kerja yang diperlukan mencapai angka 340 ribu orang. Wacana tersebut tentu jadi angin segar bagi putera-puteri Riau dan dimulai dari Kabupaten Siak, yang bercita-cita bekerja di luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Caleg DPR RI Dapil Riau II meminta agar calon pekerja yang akan dikirim merupakan pekerja yang memiliki SDM yang baik serta memiliki keahlian dibidangnya masing – masing. Dirinya juga siap membantu dalam bentuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi calon karyawan terlebih dahulu. Misalnya pengenalan bahasa dan budaya kerja Jepang.

“Saya minta calon pekerja yang akan dikirim harus yang memiliki keahlian. Jangan sampai SDM kita hanya menyerap pekerjaan kasar di Jepang. Perlu dukungan dari semua pihak untuk membekali pencari tenaga kerja kita dengan pembelajaran bahasa serta budaya di sana terlebih dahulu,” ungkapnya, (31/1/2019).

Advertisement

Ia juga menekankan bahwa selain soal kesejahteraan, calon karyawan juga perlu meniru budaya dan etos kerja orang jepang yang terkenal cinta budaya disiplin dan pekerja keras, sehingga sekembalinya Riau dikemudian hari, jiwa disiplin dan pekerja keras itu juga turut terbawa pulang.

“Pemerintah dalam hal ini harus lebih serius memberikan pembekalan pada calon pekerja kita yang akan keluar negeri. Tidak boleh lagi mereka menjadi buruh kasar seperti pembantu rumah tangga, pengurus ternak dll. Calon TKI kita harus memiliki keahlian dan SDM yang baik” tutupnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...