Melati Apresiasi Kinerja Imigrasi dan Dorong Perlindungan Petugas PLBN

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan terhadap peningkatan layanan serta perlindungan bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI ke Kalimantan Timur yang berlangsung di Balikpapan, Jumat (25/7/2025).

Anggota Komisi XIII DPR RI, Melati, menilai Kantor Imigrasi Kelas I di Kalimantan Timur telah menunjukkan pelayanan publik yang inovatif dan berbasis hak asasi manusia. Ia pun mendukung usulan kenaikan status menjadi Kelas I Khusus.

“Kami melihat langsung layanan yang keren dan berorientasi HAM. Kantor Imigrasi Kelas I layak naik kelas,” ujar Melati.

Dalam forum tersebut, Melati juga menyoroti risiko tinggi yang dihadapi petugas imigrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ia menegaskan pentingnya jaminan keselamatan kerja, termasuk asuransi jiwa bagi petugas yang melintasi medan ekstrim seperti sungai dan hutan.

“Petugas di lapangan menghadapi tantangan nyata. Negara harus hadir melalui skema perlindungan yang memadai,” tegasnya.

Melati turut menyoroti keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai instrumen penting akses keadilan, terutama di desa dan wilayah terpencil. Ia menekankan pentingnya peran paralegal dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

“Target 1.522 Posbakum cukup ambisius, tetapi bisa dicapai dengan dukungan SDM yang kuat dan anggaran yang tepat sasaran,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), saat ini baru ada sekitar 1.150 Posbakum. Pemerintah menargetkan peningkatan hingga 7.000 unit pada akhir 2025, termasuk pelibatan lebih banyak paralegal di tingkat desa.

Melati juga mengapresiasi program Penegakan, Pemajuan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (P5HAM), terutama layanan prioritas bagi kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil di kantor imigrasi.

“P5HAM adalah praktik baik yang perlu direplikasi. Ini bukti pelayanan publik yang humanis dan inklusif,” tuturnya.

Terkait dengan kondisi Kanwil di Kalimantan Timur yang hanya memiliki 10 personel dengan anggaran sekitar Rp986 juta, Melati menegaskan pentingnya semangat kerja tinggi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Meskipun SDM terbatas, semangat dan sinergi harus terus dijaga agar kualitas layanan publik tetap optimal,” pungkasnya.