Connect with us

Nasional

Menhan Prabowo Hadiri Upacara Penyambutan Kunjungan PM Malaysia di Istana Bogor

Published

on

Menhan Prabowo Hadiri Upacara Penyambutan Kunjungan PM Malaysia di Istana Bogor

 

 

Bogor – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto menghadiri Upacara Penyambutan Kunjungan Resmi Perdana Menteri Malaysia YM Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (9/1). Ini merupakan lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik pada November tahun 2022 lalu.

Dalam keterangannya kepada media Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas terpilihnya YM Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru dan meyakini bahwa kerja sama Malaysia dan Indonesia akan semakin kuat. Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan IKN. Presiden juga menyambut baik komitmen PM Malaysia dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, berupa one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Sistem tersebut diharapkan benar-benar dapat dijalankan bersama. Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia.

Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai isu perbatasan. Kedua negara bersepakat agar MoU perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapad Sesai serta perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian Selatan dapat disepakati tahun ini. “Saya sangat mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura. Dengan dukungan ini proses berikutnya dapat dilanjutkan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Kedua Kepala Pemerintahan juga sepakat untuk terus memperkuat ASEAN, dan sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan Kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera dan stabil.

Advertisement

Dalam pertemuan ini juga ditandatangani beberapa memorandum saling pengertian yang ditandatangani diantaranya antara AIROD Sdn Bhd dan PT Dirgantara Indonesia, serta antara ASIC Offshore & Marine Sdn Bhd dengan PT Dok Perkapalan Kodja Bahari. (red/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...