Minim Fasilitas Uji Lab, Rahayu Saraswati Desak Pemerataan di Timur Indonesia

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas pengujian laboratorium di wilayah Indonesia timur, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di sekitar Papua. Ia menilai, tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan uji laboratorium ke Ambon menjadi beban tersendiri, terutama jika pengujian harus dilakukan berulang.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPR RI. Perusahaan-perusahaan dari Papua harus datang ke Ambon hanya untuk uji laboratorium, yang tentu menelan biaya besar,” ujar Rahayu saat memimpin kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kementerian Perindustrian di Ambon, Jumat (13/6/2025).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VII meninjau langsung inovasi ketel minyak kayu putih yang dikembangkan BSPJI Ambon. Rahayu mengapresiasi pengembangan ini karena berdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM di Maluku dan Papua.

“Saya melihat ini luar biasa. Mereka tidak hanya melatih, tapi juga memproduksi dan menjual ketel minyak kayu putih. UMKM bisa memanfaatkan ini untuk memperkuat ekonomi lokal,” tuturnya.

Selain soal laboratorium, Rahayu juga menyoroti perlunya skema anggaran negara yang mempertimbangkan kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan. Dengan 92,4 persen wilayah berupa laut, kebutuhan transportasi di daerah ini sangat mendesak.

“Kita perlu mengkaji ulang bagaimana anggaran dialokasikan untuk daerah kepulauan seperti Maluku. Akses transportasi sangat krusial agar potensi ekonomi bisa dimaksimalkan,” ucapnya.

Komisi VII DPR RI juga menerima berbagai masukan mengenai pengembangan ekonomi kreatif daerah, mulai dari sektor perikanan, pariwisata, hingga pengelolaan sampah. Rahayu menekankan, pengelolaan sampah menjadi tantangan besar, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata.

“Sayang sekali, bahkan saat menyelam saya masih menemukan sampah di laut. Pemda harus serius dalam tata kelola sampah, mulai dari tempat penampungan, armada angkut, hingga petugas. Masyarakat juga harus tahu ke mana membuang sampah mereka,” pungkasnya.