Connect with us

Politik

Mulyadi Ingatkan Direksi BUMN: Jangan Lupakan Pemegang Saham Sejati, Rakyat Indonesia

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, mengingatkan seluruh direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak melupakan siapa pemegang saham sejati perusahaan-perusahaan negara. Ia menegaskan, kehadiran anggota dewan bukan sekadar formalitas, melainkan representasi langsung rakyat yang berhak menuntut pertanggungjawaban atas kinerja BUMN.

“Jangan sampai ketika sudah duduk di kursi direksi, lupa bahwa pemegang saham utama bukan hanya pemerintah, tapi rakyat Indonesia,” ujar Mulyadi saat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, BUMN harus membangun kerangka berpikir yang selaras dengan prinsip kepemilikan publik. Ia menekankan bahwa setiap perubahan strategis dalam manajemen, kebijakan investasi, hingga pemberian kompensasi direksi, seharusnya tidak lepas dari pengawasan dan keterlibatan DPR sebagai wakil rakyat.

“Setiap kali ada perubahan besar, jangan hanya berkonsultasi dengan kementerian. DPR juga harus dilibatkan. Jangan sampai lupa siapa yang diwakili,” tegasnya.

Mulyadi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam menyusun peta jalan kontribusi BUMN terhadap negara, termasuk dalam bentuk dividen, pajak, dan royalti. Ia mempertanyakan apakah telah disiapkan skema jangka panjang yang konkret untuk meningkatkan kontribusi keuangan BUMN.

Advertisement

Lebih lanjut, ia menilai bahwa BUMN masih kurang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Salah satu contohnya adalah minimnya keterlibatan BUMN dalam program-program berbasis desa yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Di desa itu uang berputar besar, tapi BUMN belum benar-benar hadir. Seharusnya ini menjadi perhatian serius jika memang ingin membangun ekonomi dari pinggiran,” ungkapnya.

Menutup pernyataan, Mulyadi menegaskan bahwa keberadaan BUMN tidak boleh kehilangan orientasi sosialnya.

“BUMN bukan sekadar perusahaan besar. Ia adalah alat negara untuk melayani rakyat. Jika melupakan itu, kita telah kehilangan rohnya,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...